KabarBekasi » BEKASI TERKINI

Saturday, November 1, 2014

Radar Nusantara Peduli

Radar Nusantara Peduli


CV Adam Jaya "Kerjakan Proyek Asal Jadi"

Posted: 31 Oct 2014 03:32 AM PDT

Pasuruan,  Radar Nusantara        Banyaknya pekerjaan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di kabupaten pasuruan di duga jadi ajang mengeruk keuntungan oleh kontraktor nakal yang dalam pelaksanaanya jarang menggunakan spek kwalitas yang seharusnya. Seperti yang terjadi di desa watu lunyu kecamatan Rembang  kabupaten Pasuruan ini, proyek pemeliharaan jalan yang bersumber dari dana APBD

Pelatihan Keterampilan Menjahit, Meningkatkan Kualitas SDM

Posted: 31 Oct 2014 02:49 AM PDT

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Menjahit Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias Utara Tahun 2014.Nias Utara, Radar Nusantara Foto : Peserta Pelatihan Keterampilan Menjahit Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Utara melaksanakan satu program pada tahun 2014  yakni Pelatihan Keterampilan Menjahit demi

Pelantikan Anggota DPDR Periode 2014-2019 Sukses

Posted: 31 Oct 2014 02:21 AM PDT

Nias Utara, Radar Nusantara  Foto : Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara saat dilantik diaula DPRD Periode 2014-2019 Pelantika Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Nias Utara pada tanggal 30 Oktober 2014, yang di hadirin oleh Ketua DPRD Periode 2009-2014 (Rasali Zalukhu), Bupati Nias Utara, Sekda, Wakapolres Nias, Kejari

Hukum NKRI Jangan Dilemahkan Dengan Hukum Adat

Posted: 31 Oct 2014 02:03 AM PDT

"DPD LP3K-RI Kal-Bar  harap Hukum Negara Tidak Lemah Dengan HUKUM Adat Di Kal-Bar" S.Achmad Hasim.BI,Ketua DPD LP3K-RI KAL-BAR Pontianak,Radar Nusantara Untuk menyingkapi permasalahan yang ada di Negara kita,  mengenai tentang Hukum ADAT dan Hukum Positip ( Negara ) yang  selama ini membuat Hukum Negara tidak kuat atau di anggap lemah oleh masyarakat khususnya di Kal-Bar! Radar

Polres Gelar Razia Narkoba di Jalintengsum

Posted: 30 Oct 2014 08:54 PM PDT

Empat Lawang, Radar Nusantara Antisipasi Peredaran Narkoba, Polres Empat Lawang Gelar Razia Satuan Anti Narkoba (Satnarkoba) Polres Empat Lawang di back up oleh Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Empat Lawang, menggelar razia Narkoba di jalan lintas tengah sumatera melibatkan puluhan anggota dari aparat Polres Empat Lawang, Kamis (30/10/2014) sekitar pukul 16.00 wib. Kali ini lokasi

Friday, October 31, 2014

SMI BEKASI

SMI BEKASI


--

Posted: 17 Oct 2012 01:20 PM PDT

BANGKITLAH MAHASISWA INDONESIA
BANGUN GERAKAN NASIONAL MELAWAN KAPITALISASI PENDIDIKAN

one world one struggle-education not for sale
because
we are student not customers


  1. TOLAK UU NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS
  2. TOLAK UU PENDIDIKAN TINGGI
  3. LAKSANAKAN PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS SERTA BERVISI KERAKYATAN

CERDAS MILITAN MERAKYAT

UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Posted: 26 Nov 2012 05:30 AM PST


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   a.  bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b.  bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
c.  bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
d.  bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
e.  bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f.   bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
Mengingat :. . .
 
g.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,  perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Mengingat  :    Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.           Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2.           Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3.           Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4.          
   5. Sistem . . .
 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5.           Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6.           Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7.           Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8.           Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9.           Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10.      Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11.      Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12.      Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik  yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13.      Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14.      Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15.      Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16.     
17. Kontrak . . .
 
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17.      Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18.      Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19.      Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20.      Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21.      Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22.      Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.      Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.


BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.



          Pasal 4 . . .
 
 
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a.  mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b.  mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
d.  membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e.  memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.


BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1)    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2)    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3)    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4)    Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a.  surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
       Pasal 6 . . .
 
b.  surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dija­min keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memper­kuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
(1)    Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2)    Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
(3)    Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk meneri­ma Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
(4)    Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  b. waktu . . .
 
a.  waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b.  waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10
(1)    Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2)    Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1)    Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.     data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b.     data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c.     segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d.     segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e.     terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
 (2) Ketentuan . . .
 
f.      terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.       
(2)    Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
(1)    Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2)    Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a.     sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b.     Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c.     Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1.   Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
2.   keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
d.     dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi  yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
(3)    Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.


         BAB IV . . .
 
 
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1)    Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2)    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3)    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a.     Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b.     Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4)    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(5)    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a.     metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b.     hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c.     hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
                                
 Bagian Kedua . . .
 
        
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1)    Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2)    Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16
(1)    Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a.     dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b.     dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
c.     dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d.     dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e.     memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
        BAB V . . .
 
(2)    Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggara­an Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
(1)    Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2)    Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1)    Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
(2)    Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3)    Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4)    Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(5)    Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19
      Pasal 20 . . .
 
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.
Pasal 20
(1)    Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2)    Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21
(1)    Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2)    Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.     jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b.     jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c.     jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(3)    Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(4)    Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.


      Pasal 22 . . .
 
 
Pasal 22
(1)    Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
 DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
(1)    Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2)    Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3)    Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24
(1)    Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2)    Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
(3)    Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
      Pasal 25 . . .
 
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun­ menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
(1)    Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2)    Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
     Pasal 28 . . .
 
(4)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.



    (2) Setiap  . . .
 
 
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3)    Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3)    Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33
    Pasal 34  . . .
 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34
(1)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a.  perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b.  sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2)    Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37
  BAB VIII  . . .
 
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
(1)    Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2)    Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39
(1)    Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)    Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaiansengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40
(1)    Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)    Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguansebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)    Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
   (5) Instansi  . . .
 
(4)    Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
(5)    Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
(6)    Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41
(1)    Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2)    Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3)    Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43
(1)    Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.


(2) Penyidikan  . . .
 
 
(2)    Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)    Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
(4)    Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
(5)    Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.  menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b.  memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
d.  melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e.  melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f.   melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    h. meminta . . .
 
g.  melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h.  meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i.   mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6)    Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7)    Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
(8)    Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a.    alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b.    alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
     (2) Setiap . . .
 
(1)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46
(1)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48
(1)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).


         (2) Setiap . . .
 
 


(2)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51
(1)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2)    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52
(1)    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.


         (2) Dalam . . .
 
 
(2)    Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
(3)    Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
(4)    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1)    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)    Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.



                 Agar. . .
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                         ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                REPUBLIK INDONESIA,

                               ttd

                   ANDI MATTALATA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

 


Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,




MUHAMMAD SAPTA MURTI




PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I.   UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless)dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
         Sistem . . .
 
Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.
         Dengan . . .
 
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.


II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3
"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
             "Asas . . .
 
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6
        Pasal 7 . . .
 
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:
a.     informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b.     informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.


     Pasal 12 . . .
 
 
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)
"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat (2)
"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.


Pasal 18 ...
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.
Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).
Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.
Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence)dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada(principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21 ...
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
Ayat (3)
     Pasal 24 . . .
 
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
Ayat (1)
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a.    Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
b.    Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c.    Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:
     b. sengaja . . .
 
a.    melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
b.    sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 ...
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d ...
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)                                                             
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51 ...
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a.       mewakili korporasi;
b.       mengambil keputusan dalam korporasi;
c.       melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d.       melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843






UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Posted: 26 Nov 2012 05:07 AM PST


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
  1. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
  2. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  3. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
  4. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  5. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;
Mengingat :
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
  1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
  2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
  3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
  4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
  5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
  6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
  7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
  8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
  9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
  10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
  11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
  14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
  1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
  2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 
Pasal 4
  1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5
  1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
  2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
  3. Pers wajib melayani Hak Tolak.
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
  2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
  3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
  4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
  5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
  1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
  2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
  1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
  2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
Pasal 13
Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :
  1. a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
  2. b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
  1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
  2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
    1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
    2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
    3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
    4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
    5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
    6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
    7. mendata perusahaan pers;
  3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
    1. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
    2. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
    3. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
  4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
  5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
  7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
    1. organisasi pers;
    2. perusahaan pers;
    3. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
  1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
    1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
    2. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
  1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
  2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
  3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
  1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
  2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :
  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;
Dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
     MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
PR
Edy Sudibyo

sikap politik SMI pada momentum international student day (hari pelajar internasional) 2012

Posted: 08 Nov 2012 08:10 AM PST

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
Indonesian Student Union
Alamat : Jl. Zeni AD Rt. 6 Rw. 3 No. 10 Kel. Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan – Jakarta Selatan 12790 Indonesia
Akta Pendirian : No.11/ VIII/ 2010
Email : serikat_mahasiswa@yahoo.co.id FB : smi pusat
              S M I                                          Phone : 087838244015 - 085780984485

17 November 2012
HARI PELAJAR INTERNASIONAL
(Internasional Student Day)

WE ARE STUDENT NOT CUSTOMERS
Mahasiswa Bersatu Tuntut Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisis Kerakyatan

Krisis Kapitalisme dan Gelombang Perlawan Mahasiswa
Bagai jaring laba-laba, kapitalisme menjerat segala sektor kehidupan masyarakat kemudian menjarah dan mengisap. Oleh karena itu, perkembangan kapitalisme tidak hanya berkutat pada industri manufaktur saja tapi pada industri jasa, termasuk layanan jasa pendidikan. Krisis kapitalisme di benua Amerika dan Eropa tengah berlari kencang ke benua Afrika dan Asia untuk menularkan virusnya. Kapitalisme telah menghancurkan dan membinasakan pendidikan diseluruh penjuru dunia. Usaha penyelamatan krisis kapitalisme dengan pemotongan anggaran pendidikan serta naiknya biaya-biaya pendidikan telah menjadi musuh bagi pelajar dan mahasiswa. Bahkan sudah cukup terlalu lama pelajar-mahasiswa di jadikan "customers" bagi keuntungan para pemilik modal.
Dalam menuju Hari Pelajar Internasional yang jatuh pada tanggal 17 November, gelombang perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan serentak dilakukan dipenjuru dunia. Di Inggris, mahasiswa melakukan protes dengan melakukan aksi pemajangan poster berukuran besar di jembatan Milenim dengan tulisan rata-rata hutang mahasiswa dalam institusi pendidikan sebsar 25 ribu euoro. Sementra mahasiswa harus membayar 3.145 euoro lebih setiap tahunnya. Belum lagi keluarga mereka harus menanggung hutang yang sangat besar akibat kebijakan pemotongan subsidi di bidang lain. Maka merupakan kemustahilan bagi mahasiswa Ingris mampu membayar biaya pendidikan sebesar itu.
Di Kroasia sebanyak 1.500 mahasiswa melakukan aksi protes dengan tuntutan PENDIDIKAN GRATIS di universitas. Sementara aksi bersama di wilayah kota lain sebanyak 500 mahasiswa turun menuntut hal yang sama, yaitu pendidikan gratis.  Aksi tersebut juga memampang spanduk dengan tulisan "one world – one struggle, education is not for sale", selain menuntut pendidikan gratis, mereka juga menuntut bahwa pengetahuan bukanlah komoditi, hapus neoliberalisme dalam kampus, anggaran untuk pendidikan  bukan untuk perang, dan lain-lain.
Sedangkan di Jerman aksi demonstrasi mengusung perlawan hari internasional melawan komersialisasi pendidikan. Hal itu dilakukan pada dua tempat yaitu di Mannheim dengan 600 demonstran dan di Dusseldrof sebanyak 300 demonstran.  Sementara di bulgaria juga mengusung isu yang sama dengan jerman dengan memajang spanduk. Sementara di Turki gelombang protes mengusung isu komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Perlawanan mahasiswa dilakukan di kota istambul dengan massa 500 orang dan di 50 kota lainnya dengan melibatkan 150 mahasiswa. Di Belanda aksi protes hanya di lakukan di kota Amsterdam dengan memajang spanduk.
Di Indonesia, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) pun turut melakukan aksi perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan. Di Jakarta SMI melakukan aksi di depan DPR RI untuk menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Aksi juga dilakukan oleh SMI Cabang Tanggerang, Bekasi, Medan, Lampung-Pringsewu, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Bima, Dompu, Makasar, Luwuk serta Ternate.
Serikat Mahasiswa Indonesia Melawan Kapitalisasi Pendidikan
Dibawah sistem kapitalisme, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menindas. Kaum penindas menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perangkat yang sangat ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, yaitu mempertahankan tatanan menindas melalui manipulasi dan penekanan. Atas dasar hak milik privat atas institusi pendidikan (sekolah dan universitas), komodifikasi pendidikan tidak lain adalah usaha untuk melipat-gandakan keuntungan dan lebih leluasa dalam melakukan penghisapan. Dalam industri jasa pendidikan, posisi pelajar-mahasiswa dijadikan "customers" (pelanggan jasa pendidikan). Persoalan mengenai pelajar-mahasiswa sebagai "customers" ini menjadi penting dalam memahami sepenuhnya pola interaksi dalam sistem pendidikan yang telah dikapitalisasi.
Mengapa pelajar-mahasiswa menjadi "customers"? Karena untuk dapat mengakses pendidikan mereka diharuskan membeli jasa pendidikan. Kemudian untuk memperpanjang usia pendidikan mereka harus membayar SPP dan SKS tiap semester –dan jika pelajar-mahasiswa tidak membayarnya, maka mereka akan dihapus dari daftar pelanggan jasa pendidikan. Tidak berhenti disitu, mereka juga harus membayar lagi ketika ingin melanjutkan kejenjang pendidikannya (TK-SD-SMP-SMA-PT) dan semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin mahal harga komoditi pendidikannya. Maka dapat dikatakan bahwa komersialisasi atas komoditi pendidikan sehingga pelajar-mahasiswa menjadi "customers" merupakan praktik kongkrit dari kapitalisasi pendidikan.
Selanjutnya mengenai regulasi yang disahkan oleh DPR RI pada hari jum'at, tanggal 13 Juli 2012  yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang Pendidikan Tinggi tersebut, tidak lain merupakan totalitas dari kapitalisasi pendidikan nasional.
Dasar filosofis mengenai lepasnya tanggung jawab negara dalam menjamin dan memfasilitasi pendidikan bagi rakyat adalah "otonom". Otonom merupakan bentuk kehendak kebebasan (free will) dan menolak segala intervensi dari manapun. Namun, apa yang terjadi bila otonom diletakan pada sektor pendidikan? Dengan dalih otonom, lembaga pendidikan tidak memperbolehkan campur tangan negara dalam menjalankan usaha (industri layanan jasa) pendidikan. Otonom juga akan membebaskan lembaga kampus dalam mengembangkan pendapatannya melalui mekanisme pasar. Di dalam Undang-undang pendidikan tinggi, otonom di atur pada pasal 62 (1) yaitu Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonom meliputi otonomi akademik dan non-akademik yang diatur pada pasal 64. Oleh karena itu, otonom merupakan "sesat pikir" dari liberalisasi pendidikan.
Pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan juga terlihat jelas pada pasal 84 Undang-undang Pendidikan Tinggi, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. Kemudian diteruskan pada pasal 85 yakni, pertama bahwa Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Kedua, pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Praktik kapitalisasi pendidikan tinggi ditunjukan dengan adanya mekanisme pasar dan erat sekali hubungan dengan dunia industri sebagai penopang proses kapitalisme itu sendiri. Dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi telah memfasilitasi proses tersebut yang tertuang pada pasal 86. Pada pasal 86 (1) menyatakan bahwa, pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. Kemudian pasal 86 (2) menyatakan, pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Internasionalisasi kapital turut mendorong kapitalisasi di sektor pendidikan. Ekspor modal di sektor pendidikan dilakukan dengan modus kerjasama internasional dalam berbagai bentuk. Pasal 50 (4) menyatakan bahwa Kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui hubungan antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Selanjutnya, konsepsi mengenai dana pinjaman mahasiswa terbukti gagal dijalankan di Eropa maupun Amerika. Bahkan pada situasi krisis, banyak mahasiswa jatuh miskin kemudian gagal bayar. Dana pinjaman mahasiswa merupakan strategi merauk keuntungan pada industri Pendidikan Tinggi dengan ilusi kemudahan akses pendidikan. Praktik seperti itu, dituangkan pada pasal 76 (2) poin b; Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
Pendidikan sebagai hak publik, seharusnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi pasal 74 (1) hanya memperioritaskan calon mahasiswa  yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Jika dihitung secara kuantitatif, jumlah 20% tidak akan terpenuhi mengingat rumitnya persyaratannya yang diperlukan. Dan yang pasti ada sekitar 80% bahkan lebih yang akan membeli produk komoditi pendidikan dengan biaya mahal.
Keberadaan Undang-undang Pendidikan tinggi juga akan semakin mengancam kehidupan demokratisasi kampus. Bahkan undang-undang ini merupakan NKK/BKK jelid II yang bersifat diskriminatif, yaitu terdapat diskriminasi antara organisasi intra dan ekstra kampus. Pada pasal 77 (3) yang hanya diakui adalah organisasi mahasiswa intra kampus. Sehingga organiasi ekstra kampus seperti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) tidak diakui, tidak mendapatkan hak-haknya, akan terancam dibekukan dan dibubarkan. Pasal ini jelas bertentangan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagai hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."
Maka kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) sebagai organisasi massa mahasiswa menyatakan sikap politik dengan tegas, menuntut kepada Negara untuk segera:
1.      Mencabut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.      Mencabut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3.      Merealisasikan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
4.      Berikan Jaminan Kebebasan Berekspresi, Berpendapat dan Berserikat
Jalan keluar bagi Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan:
1.      Laksanakan Reforma Agrarian Sejati
2.      Nasionalisasi Aset-Aset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat
3.      Bangun Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan

Jakarta, 17 November 2012

Ttd
Ketua Umum

Azmir Zahara

TOLAK PEMBAHASAN RUU KAMNAS DAN RUU ORMAS SERTA MENYIKAPI HARI SUMPAH PEMUDA

Posted: 02 Nov 2012 09:50 AM PDT

MENOLAK PEMBAHASAN
RUU KAMNAS DAN RUU ORMAS
SERTA MENYIKAPI HARI SUMPAH PEMUDA
TANGGAL 28 OKTOBER


Awal Pergerakan Mahasiswa Telah Dikekang Demokratisasinya 
Sejak awal orde baru, di bawah kepemimimpinan soeharto. mahasiswa tampil sebagai kelas menengah dalam perlawanan kebijakan negara yang anti terhadap rakyat. Misalnya pada peristiwa demonstrasi dan kerusuhan 15 Januari 1974 (dikenal dengan Malari). Perlawanan mahasiswa pada saat itu cenderung disikapi dengan melibatkan aparatur negara (ABRI). Disamping penanganan kerusuhan dengan sikap represifitas ABRI, negara kemudian memunculkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menutup ruang aspirasi dan mimbar demokrasi bagi rakyat khususnya bagi mahasiswa. Setelah peristiwa Malari Kopkatip Sudomo mensinyalir kehidupan kampus untuk melemahkan pergerakan mahasiswa. Disamping itu melalui kemendiknas Dr. Syarif Tayeb menerapkan SK. 028 sebagai tempurung untuk mengurung gerakan mahasiswa hanya di dalam kampus. Penerbitan SK tersebut merupakan pengekangan terhadap nilai demokratisasi kampus. 
Pada masa itu pemerintah begitu kelihatan menerapkan security aproach. Merupakan strategi pemerintah dalam mematikan peranan mahasiswa dalam mengkritik persolan sosial, ekonomi dan politik, mahasiswa hanya mampu memberikan aspirasi pada ruang-ruang terbatas, yang hanya dibungkus dengan kegiatan organisasi internal kampus yang cenderung pada minat dan bakat. Disamping mempersempit ruang aspirasi mahasiswa pemerintah juga memotong ruang demokrasi bagi mahasiswa, karena dianggap membahayakan keberlangsungan agenda nasional. 
Tidak hanya pada kalangan mahasiswa pada tahun 1977- 1978 terjadi juga gelombang protes pada negara oleh buruh dan sektor lainnya. Lagi-lagi gelombang protes selalu berakhir dengan kerusuhan sosial, karena sikap negara yang anti terhadap demokrasi. Gelombang protes tersebut dinilai sebagai gejolak kerusushan yang membahayakan stabilitas nasional. Padahal gelombang protes itu lahir dari ketidakpuasan rakyat terhadap negara dan sikap pemerintah yang otoriter dan anti terhadap gerakan demokrasi. Maka untuk meniadakan persolan yang sama, dengan sikap otoriternya negara kemudian mengelurkan regulasi yang anti demokratis yaitu, Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi Kampus (BKK), NKK/BKK merupakan sikap pemerintah dalam menanggapi demonstrasi anti pemerintah 1978 aktivitas politik dikampus dipangkas ruang demokrasinya.

Melanggengkan Pengekangan Demokratisasi Kampus 
Pada era paska reformasi, dimana dengan sembilan pilar cita-cita reformasi ruang-ruang demokrasi kembali dibuka dan mendapatkan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul (KB3) Maka ruang-ruang demokrasi terbuka lebar dalam mengakumulasi aspirasi rakyat. Organisasi mahasiswa maupun multi sektoral banyak tumbuh seiring dengan cita-cita yang dijunjung oleh reformasi. kebebasan berpendapat di muka umum mendapat perlindungan, maka banyak terjadi gelombang aksi dalam mangawal cita-cita reformasi, tidak hanya di pusat-pusat pemerintahan namun di dalam kampuspun ruang KB3 harus dijamin. Namun setelah bergulir selama beberapa tahun terakhir, watak asli negara sebagai alat kepentingan kelas borjuasi kembali muncul. Dengan melanggengkan jalannya agenda kapitalisme, maka pengekangan dan tujuan reformasi mengalami distorsi. Gerakan buruh petani, mahasiswa dan berbagai sektor lainnya kembali mendapatkan pengekangan dan sikap represif dari negara. Dalam dunia pendidikan khususnya, untuk memuluskan agenda kapitalisasi pendidikan. Negara kemudian berangsur-ansur melakukan berbagai pengekangan dan pembatasan ruang demokrasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Situasi ini mengingatkan kita bagaimana semangat NKK/BKK yang kemudian di perbaharui. Untuk meredam perlawan mahasiswa yang dianggap berbahya dan menentang agenda kapitalisasi sektor pendidikan, maka dibuat berbagai regulasi dalam melegalkan mekanisme anti demokratis di dalam kampus. Misalnya dengan berbagai peraturan pemerintah dan STATUTA perguruan tinggi yang melarang demonstrasi dan berkembangnya organisasi eksternal kampus. UU BHP maupun UU PT yang saat ini disahkan memiliki semangat untuk mengekang demokratisasi kampus dengan membagi organisasi mahasiswa kedalam dua aspek yaitu organisasi eksternal dan internal. Organisasi eksternal yang dipandang progresif dan massif dalam menentang agenda kapitalisasi tidak dibiarkan tumbuh subur dan bahkan dikekang. Pengekangan tersebut dilakukan dengan membenturkan konflik antar sesama organisasi mahasiswa yaitu intra kampus dan ekstra kampus. Seharusnya seluruh oraganisasi mahasiswa harus bersatu-padu dalam memperjuangkan kepentingan bersama demi pemenuhan hak-haknya. Imbas yang paling nyata kita rasakan dalam pengekangan demokratisasi kampus ialah munculnya beberapa kasus Misalnya: 

- terjadi kekerasan fisik dan kriminalisasi dalam dunia pendidikan
kekerasan dan kriminalisasi yang sudah banyak di alami oleh mahasiswa. Misalnya Kasus IKIP Mataram pada tahun 2006 dimana mahasiswaa berdemonstrasi menuntut demokratisasi kampus (mengembalikan akitivitas proses belajar mengajar yang terbengkalai akibat konflik internal Yayasan), malah dijawab oleh kampus dengan menyewa preman menyerbu demonstran mahasiswa yang berujung dengan terbunuhnya 1 orang mahasiswa (Ridwan).
Kasus UISU (Univ. Islam Sumatera Utara-Medan) mirip dengan kampus IKIP Mataram karena adanya konflik Yayasan maka kembali preman didatangkan pihak kampus untuk menghalau mahasiswa yang menduduki kampus guna menuntut fasilitas, aktivitas belajar mengajar, dll . Mahasisaa berjumlah 200 orang diserbu preman sejumlah 400 orang akibatnya 5 orang mahasiawa mati terbunuh.
Kasus kriminalisasi dan premanisme kampus PERBANAS jakarta, karena aksi mempertanyakan keberlangsungan program kelas internasional,
Kasus UPI YAI salemba, di pukuli dan di bubarkan secara paksa oleh sekuriti kampus karena berkumpul dalam kampus yang melewati jam malam
Kasus Univ. Tri Sakti, Jakarta Kasus kawan batek yang kemudian diitimidasi oleh bem fakultas hukum karena mengevaluasi kerja BEM dan pengaduan kawan-kawan D4 ekonomi kepada pihak kampus karena ikut serta laman aksi tani pada akhir-akhir ini. Dan masih banyak kasus lainnya.
Hal itu menggambarkan bagaimana tindakan pengekangan demokratisais oleh pihak kampus.

 - Kekerasan non fisik di dunia pendidikan
Kebijakan DO (Dop out/scorching) Misalnya, dilakukan dengan peperangan organ eksternal beraktifitas di kampus seperti yang terjadi pada beberapa komisariat SMI di hampir semua kampus. Pemberian skorsing dan DO yang tidak jelas kepada mahasiswa, misalnya hanya karena aksi atau melakuka kritik terhadap pihak kampus.
Penerapan jam malam bagi aktifiatas di dalam kampus. Yaitu mematikan aktifitas mahasiswa dalam kampus hingga mereka hnaya disibukkan dengan agenda akademik semata.
Berbagai imbas dari mekanisme yang dijalankan oleh kampus tersebut, baik yang dilegalkan oleh STATUTA maupun oleh UU, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap arah kapitalisasi pendidikan. Perlindungan negara mau tidak mau harus mematikan ruang aktifitas politik mahasiswa, melalui pengekangan demokratisasi kampus, mengembalikan semangat NKK/BKK, memberikan sanksi berat kepada mahasiswa yang menentang kebijakan kampus dan membiarkan tindakan represifitas oleh pihak kemanan dan pereman kampus. 
UU ormas dan UU KAMNAS legitimasi negara dalam membatasi ruang demokrasi bagi rakyat
Khusus pada sektor pendidikan. Pembuatan RUU KAMNAS dan ORMAS merupakan serangkaian persiapan dalam melindungi agenda kapitalisasi di dunia pendidikan. Karena banyaknya perlawanan dalam pengesahan UU PT maka hal ini harus di antisipasi dengan malakukan pembekuan terhadap perlawanan mahasiswa. Penerapan RUU KAMNAS dan ORMAS akan mengawal keberlangsungan penerapan UU PT, dan akan menjadi payung hukum dalam pemberlakuan peraturan dalam kampus yang sudah ada sebelumnya, misalnya pemberlakuan jam malam, pembatasan organiasi kemahasiswaan, dan ditutupnya ruang demokrasi bagi mahasiswa. maka jika terdapat organisasi mahasiswa maupun oknum mahasiswa yang melakukan pertentangan akan dengan mudah dibekukan dengan UU tersebut.
Terkait beberapa kasus yang timbul dalam dunia pendidikan maupun yang sektor lainnya, maka muncul peraturan perundang-undangan yang kemudian ingin mengatur dan mengekang demokratisasi yang menjadi hak bagi rakyat. Regulasi ini kalau kita belajar dari sejarah perlawan rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut hanya merupakan pengekangan dan pembatasan ruang demokrasi bagi rakyat. Hingga negara memiliki keleluasaan dalam menggambil kebijakan sekehendaknya tanpa memperhatikan aspirasi rakyat, atau dengan menghianati hak rakyat untuk mendapatkan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul (KB3). Pembahasan RUU ORMAS dan RUU KMANAS merupakan ujung dari tindakan negara untuk menyikapi berbagai protes rakyat. Misalanya beberaapa konflik perampasan tanah oleh petani, aksi mogok buruh untuk menuntut jaminan kesejahteraan melalui tuntutan pengahpusan sitem kerja kontaran dan outshourching, perlawan nelayang dalam menuntut dihentikannya eksploitasi kelautan dan lain-lain. Dengan alasan kondisi nasional yang mesti distabilisasi dengan menertibkan RUU KAMNAS dan RUU ORMAS untuk menertibkan berbagai ormas yang dapat membahayakan bagi stabilitas nasional. merupakan tindakan yang tidak melihat akar persoalan. Berbagai kerusuhan yang terjadi di skala nasional saat ini sebenarnya merupakan akumulasi dari trauma sosial dan sikap menurunnya  derajat kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketidakpercayaan itu muncul karena lemahnya negaran dalam, penegakan hukum, penjaminan kesejahteraan dan sikap pemerintah yang kian menindas rakyat kecil, yang sering ditampilkan oleh negara. Ketidak puasan dan trauma sosial yang terjadi tersebut kemudian yang kemudian munculnya kosongnya kepemimpinan dan kepercayaan rakyat, sehingga rakyat mudah terprovokasi dan memilih caranya sendiri untuk mencapai harapannya. Maka rakyat cenderung untuk melakukan tindakan anarkis dan kekerasan lainnya.  Maka sejatinya pembuatan RUU KAMNAS dan RUU ORMAS bukan untuk menyelesaikan persolan konflik yang marak terjadi akhir-akhir ini namun, tujuan hanya untuk membatasi ruang aspirasi dan ruang demokrasi bagi elemen rakyat yang menentang kebijakan pro kapitalisme di indonesia. Pembuatan UU tersebut hanya akan membatasi ruang gerak bagi ormas dan gerkan rakyat yang siap menentang terhadap kebijakan negara yang anti terhadap kepentingan rakyat, dan melindungi kepentinga kapitalis. 
Maka terkait situasi pendidikan saat ini yang cenderung anarkis tidak bisa kita lepas dari persolan sosial ekonomi dan politik yang terjadi saat ini,  dan bukan merupakan persolan SARA yang harus disikapi dengan RUU KAMNAS maupun ORMAS. Kekerasan dan perlawan mahasiswa juga perlu untuk diredam demi memuluskan agenda kapitalisasi pendidikan.

Konflik Horizontal Sebagai Alasan Pembenar dalam Mengsahkan UU KAMNAS dan UU ORMAS 
Isu kerusuhan merupakan satu kejadian yang sengaja dijadikan isu nasional, padahal kerusuhan seperti ini sudah sering terjadi dan saat ini mulai menjadi perhatian. Hal ini dijadikan alasan karena berkaitan dnegan mengekang ruang demokrasi rakyat dan ingin melindungi kepentingan kapitalisasi di berbagai sektor yang selama ini menjadi ujung dari berbagai perlawanan rakyat. Kemunculan UU ormas dan UU kamnas semata-mata ingin mematikan suara perlawanan yang selama ini di kobarkan. Di berbagai sektor, buruh petani mahasiswa dan sektor lainnya. "Yang harus di catat oleh kita adalah berbagai konflik horizontal yang bermotif  SARA yang sering terjadi saat ini sengaja di besar-besarkan oleh pemerintah sebagai alasan untuk menerbitkan RUU KAMNAS maupun RUU ORMAS yang kemudian dijadikan peraturan legal untuk membatasi gerkan ORMAS".  
Maka dengan melihat berbagai persolan ini kita setidaknya mampu menganalisis bahwa hakekat dari pembauatan UU tersebut merupakan agenda untuk mengekang demokratisasi bagi rakyat dan meredam perlawanan terhadap kebijakan yang anti rakyat. Kepentingan negara adalah melindungi kepentingan modal bukan kepentingan rakyat. Maka supaya tidak menjadi alasan pembenar bagi negara dalam menerbitkan RUU tersebut di serukan kepada seluruh elemen untuk menghentikan konflik horizontal,  karena hal tersebut hanya akan memberikan pembebnaran bagi negara dalam mengekang ruang kebebasan publik.
Yang seharusnya dilakukan adalah seluruh elemen di berbagai sektor agar mempertajam gelombang perlawan kebijakan yang anti terhadap rakyat ynag dilakukan oleh negara. Dengan melakukan kampanye delegitimasi kepada negaara. Kita jangan mau terjebak pada permainan konflik horizontal namun kita harus menciptakan perlawan vertikal dalam mempertajam krisis ekonomi dan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat menjadi krisis politik.

Momen Sumpah Pemuda Sebagai Manivestasi Perjuangan Mahasiswa Indonesia
Pada tangal 28 Oktober 1928, merupakan momen sumpah pemuda yang kemudian melahirkan tiga sumpah pemuda indonesia dalam mempersatukan misi maupun visi pemuda indonesia. Sumpah pemuda memberikan spirit perjuangan kepada kita bahwa begitu besar peranan pemuda dalam membangun bangsa ini. Pada masa itu persatuan pemuda dalam konsep kebangsaan merupak tujuan utama pergerakan pemuda indonesia. Hal itu cukup obyektif dengan situasi saat itu yang ingin menyatukan nusantara. 
Namun pada saat ini pemuda indonesia memiliki masalah yang lebih kompleks dalam perjuangannya. Masalah pemuda sebagai pilar bangsa saat ini tidak hanya pada persatuan elemen pemuda namun persolan pemuda berkembang luas seperti persolan pengangguran, semangat muda yang makin menurun, rendahnya kualitas pendidikan, hilangnya cita-cita bersama pemuda, dan berbagai persoalan lainnya. 
Ketika kita kembali pada masa lalu bahwa pemuda sangat solid dan progresif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun saat ini seakan pemuda kehilang arah dalam merealisasikan perjuangannya. Malah pemuda lebih cenderung terjebak pada aktifitas yang mengambarkan hegemoi kapitalistik. Misalnya kegemaran pemuda yang hanya membetuk perkumpulan musik, geng motor, tawuran dan perkumpulan yang menanamkan watak glamor dan apatis. Seakan pemuda saat ini telah melepaskan dirinya dari situasi okonomi, politik dan sosial. Maka tidak mengherankan jika pada saat ini pemuda identik dengan sikap demoralisasi yang mendalam. 
Walaupun dalam situasi keumuman pemuda indonesia yang sangat memprihatinkan, namun muncul berbagai gerakan pemuda yang solid dan progresif. Hal itu tergambar dari munculnya beberapa organisais pemuda yang laten dalam memperjungakan kepentingan rakyat. Dikalangan intelektual muncu berbagai organisai mahasiswa yang progresif, dikalangan pemuda pekerjaa dan pengangguran muncul organisasi kepemudaan yang cukup progresif. Hal itu setidaknya memberikan pencerahan bahwa pemuda indonesia masih memiliki fungsi dalam penegakkan cita-citanya yang semula. Namun dari sebagian kecil organisai pemuda progresif dan tersebut makin terancam dengan dengan berbagai aturan yang mengekang ruang demokrasi bagi perjunagan pemuda. Seperti yang dijelaskan di atas RUU KAMNAS dan RUU ORMAS, makan membatasi ruang gerak elemen rakyat yang progresif, tidak terkecuali organisasi pemuda. 
Dengan situasi ini peran pemuda mahasiswa dan rakyat lainnya akan kemudian terancam. Maka sebagai bagian dari pemuda, mahasiswa indonesia senantiasa melihat persolan tersebut sebagai satu situasi yang harus di rubah. Mengembalikan semangat sumpah pemuda, mahsiswa harus berperan aktif dalam menyatukan seluruh elemen pemuda maupun sektor lainnya dalam menetang kebijakan negara yang anti demoratis bagi rakyat. Mahasiswa tidak lagi memandang perbedaan sektor, apalagi terpecah di sektornya sendiri. Yaitu dengan memunculkan pertentangan dengan organisai intra atuapun ekstra kampus. Seharusnya mahasiswa indonesia  meneladani semnagat sumpah pemuda yang bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara tanpa melihat perbedaan suku ras agama maupun golongan. Karena saat ini mahasiswa menghadapi persoalan yang sama yaitu, pengekangan demokratisasi kampus, biaya pendidikan yang mahal, serta intimidasi dan premanisme di kampus. 
Berbagai persolan inilah yang seharusnya menyatukan seluruh elemen mahasiswa dalam memperuncing perlawan. Melawan musuh bersama yaitu birokrasi kampus dan negra yang kapitalistik. Dengan mengembalika spirit sumpah pemuda maka mahasiswa indonesia tidak lagi terjebak oleh konflik horizontal yang kadang dipprofokasi oleh birokrasi dalam memecah kekuatan mahasiswa. Sebagai lnagkah awal adalah mengembalikan semangat persatuan perjuangan pemuda mahasiswa kita secara besama-sama menentang pembahasan RUU KAMNAS dan ORMAS, karena akan membatasi ruang gerak pemuda mahasiswa dalam memanifestasikan cita-citanya. 
Perjunagan menentang kapitalisai pendidikan, pengekangan ruang demokrasi di kampus serta menghentikan premanisme dan kriminalisai terhadap mahasiswa, merupakan tonggak semangat sumpah pemuda. Karena kita sebagai pemuda indonesia mengharamkan bangsa indonesia sebagai bangsa yang satu terpecah dan terciderai oleh konflik antar sesama, kita mengharamkan tanah air kita terakumulasi dan tereksploitasi oleh kepentingan segelintir orang, karena sejatinya tanah air ini adalah milik seluruh rakyat indonesia, dan kita tidak menginginkan bahasa kita bahasa indonesia ternodai oleh bahasa profokatif, bahasa kampanye palsu oleh elit borjuasi dan bahasa perseteruan kalangan elit politik dalam mempertahankan kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. 
Dengan semangat sumpah pemuda itu pulalah kita akan mengevaluasi negara saat ini, yang telah melenceng jauh dari cita-cita pemuda yang mulia. Negara yang menginginkan bangsa ini terjajah oleh kapitalisme dan kita ingin melepaskannya dari keterjajahan itu. Sejarah perjuangan pemuda indonesia adalah sejarah perlawanan terhadap penjajahan kolonial, maka jika negara menginginkan kita teus terjajah oleh asing, kaum pemuda indonsia bersama elemen rakyat lainnya akan menjadi garda terdepan dalam menentang hal itu. Jika negara ingin melindungi kepentingan penjajah lewat RUU KAMNAS dan ORMAS maka kita mahasiswa indonesia sebagai bagaian dari pemuda indonesia akan menjadi garda terdepaan dalam melawan segala bentuk UU maupun kebijakan yang melanggengkan penjajahan di negeri tercinta ini. Itulah sikap pemuda indonesia yang menanamkan nilai nilai sumpah pemuda dalam jiwa dan raganya. 
Dengan melihat situasi di atas maka kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menyerukan kepada seluruh  mahasiswa indonesia dan elemen rakyat lainnya untuk menuntut: 
1. Berikan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul (KB3) kepada mahsiswa dan seluruh eleman rakyat. 
2. Tolak pembahasan RUU KAMNAS dan ORMAS 
3. Hentikan kekerasan terhdap mahasiswa dan rakyat. 
4. Berikan jaminan pendidikan gratis Ilmiah demokratis dan bervisi kerakyatan. 
Jalan Keluar Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia: 
1. Laksanaka reforma agrarian sejati 
2. Nasionalisasi Asset-Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat
3. Bangun Industrialisasi Nasional Yang Mandiri dan Kerakyatan

        Jakarta, 23 Oktober 2012
     

KPP-SMI
Komite Pimpinan Pusat-Serikat Mahasiswa Indonesia

SIKAP POLITIK SMI CABANG BEKASI TERHADAP PILKADA KOTA BEKASI 2013

Posted: 21 Oct 2012 10:33 AM PDT



Dibawah Sistem Kapitalisme
Pilkada Bekasi telah Gagal Mensejahterakan Rakyat

Pemilihan walikota dan wakil walikota bekasi sudah didepan mata dan sudah ada 5 calon pasangan yang akan bersaing pada pilkada 2013 nanti. Namun kesemuannya tidak ada yang akan membawa rakyat kota bekasi menjadi sejahtera. Hal tersebut sudah dapat kita lihat pada awal Peresmian Kota Administratif Bekasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono yang sejak saat itu pula hampir tidak ada perubahan yang signifikan menuju kesejahteraan rakyat.
Bukan karena para pimpinan kota bekasi atau calon pimpinan kota bekasi yang bodoh, namun sejatinya kota bekasi memerlukan program pemerintahan yang direalisasikan secara konkrit dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Seperti halnya persoalan didunia perburuhan yang ditindas oleh upah murah dan bahkan sejak 2003 buruh harus berhadapan dengan peraturan kontrak kerja dan outsourching yang sepertinya permasalahannya justru di manfaatkan sebagai kampanye mencapai kekuasaan semata. Karena pilkada telah menjadi ajang pertaruhan para calon pemimpin daerah untuk mencapai kekuasaan serta profit belaka dan bukan untuk mensejahterakan. Hingga pada saat buruh turun kejalan untuk meminta nasibnya, tidak satupun elit politik borjuasi kota bekasi yang berani bersikap mendukung buruh.
Pada periode walikota 2008-2013 rakyat sudah banyak mendengar janji-janji politik seperti pendidikan gratis dan lain-lain. Namun bukan rakyat mendapatkan realisasi dari janji politik tersebut, justru rakyat disuguhi oleh persoalan seperti konflik agama, korupsi, kemiskinan serta naiknya biaya pendidikan tiap tahunnya. Dan janji pendidikan gratis yang juga menjadi program pemerintah pusat ternyata merupakan tipuan semata.
Rakyat telah di tipu dengan gratisnya biaya pendidikan yang di dalamnya masih ada biaya buku, ekstrakurikuler sampai biaya untuk pengambilan raport siswa. Dan itu diputar balikan oleh pemerintah dengan menyalahkan oknum-oknum tertentu tanpa melihat bahwa program tersebut bukanlah program yang benar- benar pro rakyat
            Dari fakta tersebut, jelas sudah bahwa rakyat tidak bisa menaruh harapan kepada PKS, GOLKAR, PDIP, PAN, DEMOKRAT, PPP, PKB ataupun semua elit politik borjuasi lainnya yang hanya mengedepankan kepentingan individu atau golongnnya semata dan bukan kepentingan rakyat kecil. Dari data kemiskinan yang dilaporkan BAPPEDA saja bisa kita lihat sejak tahun 2006 yang mencapai 104.400 orang miskin naik menjadi 342.274 orang pada tahun 2010 dan grafiknya terus meningkat tiap tahunnya, dimana para elit politik tersebut selalu memberikan janji- janji surga belaka. Ditambah dengan kebiasaan money politic saat pilkada menambah daftar keburukan pilakada yang dilaksanakan.
            Dengan posisi geografis kota bekasi yang menjadi penghubung provinsi yang metropolis (DKI Jakarta- Jawa Barat) seharusnya bekasi bisa merasakan kemajuan perekonomian yang signifikan, namun berkat pola pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat maka bekasi hanya mendapat grafik kemiskinan yang melaju naik.
            Hal itu sebenarnya bisa di atasi dengan peningkatan mutu pendidikan seperti pendidikan yang ilmiah serta bervisi kerakyatan. Dengan keilmiahan pendidikan yang bervisi kerakyatan tersebut maka rakyat dapat memperkuat perekonomian, politik serta partisipatif dalam budaya bekasi yang sampai saat ini hampir tidak ada rakyat bekasi yang mengetahui budaya kota bekasi. Dan pendidikan gratis yang digemborkan haruslah realistis agar pendidikan tersebut mampu dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dari tinggkat bawah hingga perguruan tinggi tanpa syarat apapun, sebab pendidikan adalah akar dari kemajuan bangsa yang juga menjadi hak public yang tidak boleh di komersilkan.
            Maka dari itu kami dari SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Komite Pimpinan Cabang Bekasi menyatakan
  1. tolak pilakada kota bekasi
  2. tolak politik upah murah
  3. tolak system kerja kontrak dan outsourching
  4. laksanakan pendidikan gratis, ilmiah demokratis serta bevisi kerakyatan
dan jalan keluar untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah
  1. nasionalisasikan asset- asset vital bangsa
  2. bangun industrialisasi yang kuat dan mandiri dibawan control rakyat
  3. laksanakan reforma agrarian sejati


Komite Pimpinan Cabang Bekasi Serikat Mahasiswa Indonesia
           

PENDIDIKAN DI INDONESIA BERMASALAH

Posted: 18 Oct 2012 04:18 AM PDT



MENDIKBUD Menanggapi permintaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan keluarga ASS agar meminta maaf atas ucapannya secara langsung, M Nuh menyampaikan permohonan maaf atas hal yang menurutnya salah tafsir terhadap pernyataannya beberapa waktu lalu terkait permasalahan siswi SMP Boedi Utomo yang terpaksa tidak bersekolah lagi lantaran pihak sekolah sempat mengusirnya karena ia adalah korban pemerkosaan. Beberapa setelah itu, Mendikbud dimintai pendapat terkait hal itu dan memberi jawaban yang dianggap menyakiti korban dan keluarga. Tidak sampai disitu ternyata permasalahan pendidikan juga menjadi jurang antara kelas-kelas masyarakat. Seperti di kutip kompas.com yang memberitakan sebagian masyarakat tak berpunya yang bernama Fikri Nuari (13) yang ternyata tak seberuntung teman sebayanya. Mimpi untuk mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhalang birokrasi pemerintah tentang sekolah induk yang seharusnya menaungi sekolah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang menjadi tempat belajarnya sekarang karena tidak diakui oleh sekolah induknya yaitu SMP Negeri 28 Jakarta.
Hal itu merupakan potret kecil sekelumitnya masalah yang ada di sekolah selain pula rencana pemerintah menghapuskan mata pelajaran bahasa inggris dari kurikulum sekolah dasar.yang serta beberapa perombakan kurikulum sekolah dan akan di terapkan mulai tahun ajaran 2013-2014 namun masih menyisakan polemik di masyarakat.
Tidak hanya di sekolah, perguruan tinggi pun kini digemparkan dengan munculnya UU Pendidikan Tinggi (UUPT) yang langsung direspon bukan hanya oleh mahasiswa, melainkan akademisi, professor, hingga elemen masyarakat yang hidup dari kampus-kampus seperti pekerja kantin dikampus. Banyak kajian yang muncul terkait UUPT tersebut, mulai dari persoalan otonomi hingga demokratisasi kampus serta dasar-dasar kajian mulai dari kajian secara hukum hingga filosofis dilakukan oleh masyarakat. Namun dari manapun pengkajiannya ternyata ada kesamaan dari perespun UU tersebut yang menyatakan bahwa hal ini adalah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Dan menuntut untuk mencabut UU tersebut.




Pengantar Pokok-pokok Materialisme Historis

Posted: 18 Oct 2012 03:30 AM PDT



Oleh: Doug Lorimer[1]

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar tentang gambaran umum ide-ide dasar Materialisme historis—teori Marxis tentang sejarah manusia dan sejarah masyarakat.
Bagi Marxis, mempelajari sejarah manusia, tak bisa dipisahkan, berarti juga mempelajari sejarah masyarakat.  Menurut Karl Marx dan Frederick Engels, keberadaan manusia "dibedakan dengan binatang karena kesadarannya, karena agamanya atau karena hal-hal lainnya. Mereka mulai membedakan dirinya dengan binatang begitu mereka mulai bisa memproduksi bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."[2]Jadi, apa yang membedakan manusia dengan binatang lainnya adalah karena, secara sadar, manusia memproduksi bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan atau membuat alat produksi yang terbuat dari berbagai macam bahan. Tapi, agar bisa melakukannya, mereka harus secara sadar saling bekerjasama dengan sesamanya. Masyarakat, yang melibatkan kehidupan dan kerja bersama sebagai kelompok yang integratif, merupakan cerminan hasil pengerahan tenaga kerja dalam memproduksi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Keharusan manusia untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya merupakan landasan berdirinya masyarakat dan landasan sejarah manusia. Dalam konsepsi Marxis, hukum-hukum pokok kehidupan sosial adalah identik dengan hukum-hukum pokok yang mengatur sejarah manusia.
Pendekatan tersebut bertentangan secara tajam dengan pendekatan dominan "ilmu-pengetahuan" sosial borjuis, sebagaimana yang dipelajari dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan borjuis. Hal tersebut menyebabkan "ilmu-pengetahuan" sosial borjuis memilah-milah ilmu sosial menjadi berbagai disiplin ilmu yang terpisah, tak ada kaitannya, misalnya dipilah-pilah menjadi arkeologi, antropologi sosial, ekonomi, ilmu politik, sejarah dan sosiologi. Bahkan, dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut juga ada pemilahan-pemilahan lagi. Sehingga, misalnya, "sejarah" dibagi berdasarkan masanya, sejarah masa kuno, sejarah masa pertengahan dan sejarah modern, dan juga dibagi menjadi berbagai macam sejarah, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah masyarakat perkotaan, sejarah masyarakat pertanian, dan sebagainya. Sosiologi, sebagaimana yang didefinisikan oleh akademisi borjuis, dipahami sebagai "studi tentang asal-usul, perkembangan, organisasi, dan fungsi masyarakat manusia," dan dipahami sebagai "ilmu tentang hukum-hukum pokok hubungan sosial"[3]yang dibagi menjadi lusinan cabang ilmu tersendiri, yang tak satu pun bisa mengungkapkan hukum-hukum pokok apa yang sebenarrnya mengatur asal-usul, perkembangan dan pengorganisasisan masyarakat manusia.

1.  Ilmu-pengetahuan Borjuis dan Reduksionisme
"Ilmu-pengetahuan" sosial borjuis tak mampu memenuhi tugas ilmu-pengetahuan kemasyarakatan yang sejati, yakni memberikan teori tentang masyarakat yang integral, yang bisa mengungkapkan hukum-hukum umum yang mengatur asal-usul, organisasi dan perkembangannya. Sungguh, ajaran-ajaran teori sosial borjuis yang dominan, sejak awal abad ke-20, telah berdalih bahwa upaya untuk menciptakan teori umum tentang perkembangan sosial adalah sia-sia saja karena, menurut mereka, masyarakat hanya lah kumpulan dari berbagai individu atomik yang tergabung secara kebetulan, dan sejarah sekadar rekaman berbagai peristiwa unik yang terjadi secara kebetulan. Jiika segala sesuatu dalam kehidupan sosial dan sejarah bersifat individual dan unik maka, memang, mubazir saja menyusun ilmu pengatahuan tentang masyarakat dan sejarah. Sudah bisa dipastikan, bahwa cara pandang borjuis (yang atomistik) dalam memahami masyarakat tak akan mengarahkan kita hingga memperoleh penjelasan ilmiah tentang masyarakat, tapi sekadar memperoleh deskripsi, penyusunan dan klasifikasi fakta empiris yang didasarkan pada perasaan subyektif suka atau tidak suka seorang sejarawan atau komentator sosial.
Pemikiran borjuis kontemporer, sejak awal, telah kehilangan keyakinannya terhadap kemampuan akal manusia yang, sebenarnya, bisa menjelaskan sebab-sebab material (yang obyektif) dalam segala gejala sosial. Agnotisisme dalam teori sosial semacam itu memiliki hubungan yang intim dengan irrasionalisme dalam pemikiran borjuis yang tumbuh bersamaan dengan membusuknya sistem sosial kapitalisme, yang tumbuh bersamaan dengan lingkaran spiral kekacauan ekonomi kapitalis, perang dan krisis sosial yang semakin mendalam.
Cara memahami masyarakat yang atomistik tersebut merupakan cerminan dari hakikat kontradiktif sistem sosial kapitalisme. Kapitalisme mencerai-beraikan manusia dan mempertentangkan satu dengan yang lainnya setelah merubah tenaga kerja dan alat-alat produksinya menjadi barang dagangan (komoditi) semata. Ketika melihat kerumunan manusia di jalan-jalan London, Frederick Engels menuliskan hal tersebut dalam karya utamanya, The Condition of the Working Class in England:
Individu-individu yang terisolir ini, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, merupakan prinsip dasar  masyarakat kita, dimana pun ... manusia cerai berai menjadi atom-atom, masing-masing memiliki prinsip dan tujuannya sendiri, dunia atom-atom, yang sudah mencapai taraf yang paling ekstrim. [4]
Atomisasi kehidupan sosial di bawah kapitalisme menyebabkan elit-elit intelektualnya berpikir reduksionis saat mencoba menghasilkan konsepsi tentang segala fenomena, apakah itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Ada 4 asumsi dasar untuk melihat ciri pendekatan reduksionis:
1.          Terdapat seperangkat unit-unit atau bagian-bagian prinsipil yang membagi obyek studi yang akan dipelajari.
2.          Unit-unit tersebut homogen hanya dalam dirinya, setidaknya saat mempengaruhi obyek yang mereka bagi-bagi.
3.          Bagian-bagian tersebut secara ontologis dianggap telah ada sebelumnya, mendahului semuanya. Jadi, bagian-bagian tersebut ada secara tersendiri, yang kemudian bergabung bersama membentuk keseluruhannya. Bagian-bagian tersebut memiliki sifat hakekatnya sendiri, yang berproses sendiri-sendiri, terisolir, walaupun merupakan hasil dari interaksi secara keseluruhan. Dalam kasus yang sederhana, keseluruhan tersebut samasekali tak bermakna, yang ada hanya lah sekumpulan bagian-bagian; kasus yang lebih kompleks bisa saja terjadi selama interaksi bagian-bagaian tersebut menghasilkan sifat-sifat baru pada keseluruhannya.
4.          Sebab dipisahkan dari akibat, karena sebab dianggap sebagai sifat subyek-subyek, dan akibat dianggap sebagai sifat obyek-obyek. Ketika sebab memberikan respon terhadap informasi yang datang dari  akibat (apa yang mereka sebut "hubungan timbal-balik"), tak ada ambigitas antara sebab (yang merupakan) subyek dengan sebab (yang merupakan) obyek.
Itu lah konsepsi tentang dunia alam dan dunia kehidupan sosial yang menelikung ilmu-pengetahuan borjuis. Ilmu-pengetahuan tersebut memandang bagian-bagian terpisah dari keseluruhan, dan menganggap bagian-bagian sebagai sesuatu yang terisolir dalam dirinya sendiri, demikian juga dalam memandang sebab-akibat dan subyek-obyek, sebab terpisah dari akibat, subyek terpisah dari obyek. Itu lah konsepsi intelektual yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan sosial borjuis.
Dimulai saat bermunculannya para pengusaha perdagangan Eropa pada abad ke-13, dan memuncak saat revolusi borjuis pada abad ke-17 dan abad ke-18, hubungan-hubungan sosial borjuis semakin menguatkan pendapat bahwa aktor sosial utama adalah individu-individu (terisolir) yang memiliki komoditi. Saat terjadi tindakan-tindakan penggusuran, populasi massa dipisahkan dari alat-alat produksi (yang diperlukan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka direduksi menjadi "atom-atom sosial", yang diadudomba di pasar, sesuai dengan kepentingan-kepentingan khususnya masing-masing dan sifat intrinsiknya dalam mengambil peran di masyarakat.
Bagaimanapun, dalam masyarakat borjuis, tak ada seorang individu pun yang berperan tunggal. Orang yang sama bisa sebagai sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, sebagai pemilik sekaligus sebagai penyewa. Teori sosial borjuis masih memandang bahwa masyarakat dibangun dari bagian-bagian individual yang homogen, namun dengan kepentingan khususnya masing-masing. Massa "konsumen" punya kepentingannya sendiri, "buruh" punya kepentingannya sendiri, "kapital" punya kepentingannya sendiri, sehingga bentuk masyarakat kapitalis ditentukan oleh saling-hubungan-tindakan individu-individu tersebut, yang memiliki kategori-kategorinya sendiri.
Alasan bahwa tatanan sosial kapitalis adalah hasil "alamiah" atas keseimbangan antara permintaan dan kepentingan kelompok-kelompok kepentingan yang saling berkompetisi merupakan formulasi ideologis agar struktur tersebut dianggap sebagai hal yang tak terhindarkan, tapi juga, selain itu, mencerminkan realita sosial yang dibangunnya. Sebagai individu-individu, memang benar buruh harus saling bersaing sesamanya dalam menjual satu-satunya komoditi yang mereka miliki—tenaga kerja mereka—di pasar, yang nilainya ditentukan oleh perjuangan antara buruh melawan majikan-majikan kapitalis. Kepentingan konsumen terhadap komoditi yang ditawarkan sangat bertentangan dengan kepentingan produsen. Tapi, kelompok-kelompok kepentingan tersebut benar-benar diciptakan oleh sistim hubungan-hubungan sosial, atau apa yang disebut sebagai sebagai basis.
Kaum reduksionis memandang bahwa sifat suatu objek studi dapat disederhanakan menjadi sekadar sifat-sifat individu elemen-elemen strukturalnya, yang dianggap memiliki basis yang homogen. Dengan demikian, metode tersebut merupakan suatu usaha untuk mengisolir bagian-bagian tersebut sesempurna mungkin dan kemudian baru mempelajarinya. Metode tersebut juga mengenyampingkan pentingnya interaksi, bukan saja antara bagian-bagian obyek studi tersebut, tapi juga antara obyek studi dengan obyek-obyek lainnya.
Keyakinan terhadap hakikat atomistik dunia, yang menjadi basis dalam pendekatan reduksionis ilmu-pengetahuan borjuis,  menempatkan tolak-ukur relatif terpisah dari tujuan ilmu-pengetahuan, dan sehingga juga memperumit hakikat interkoneksi. Karena perilaku sederhana dianggap merupakan hasil tanpa ada interaksi yang kompleks, maka reduksionisme lebih mendewakan penyederhanaan dan menolak kompleksitas; karena perilaku itu sebenarnya rumit, maka reduksionisme menjadi bingung sendiri dan menolak hukum regularitas.
Kesalahan mendasar reduksionisme sebagai cara pandang umum adalah karena menganggap obyek yang kompleks "tersusun" dari bagian-bagian "alamiah" yang sederhana dan homogen, yang sudah ada sebelumnya dan terisoilir dari obyek. Dengan konsepsi dunia semacam itu, tujuan ilmu-pengetahuan jadinya hanya lah sekadar meneliti unit-unit terkecil yang secara internal homogen, unit-unit "alamiah" yang membentuk dunia.
Sejarah ilmu kimia dan fisika klasik merupakan simbol dari cara borjuis memandang dunia secara atomistik. Dalam ilmu kimia klasik yang mikroskopik, obyek tersusun dari molekul-molekul, masing-masing homogen dengan dirinya sendiri. Dengan perkembangan teori atomik tentang materi, molekul-molekul tersebut dianggap tersusun dari berbagai jenis atom, sehingga kemudian molekul-molekul dianggap secara internal heterogen. Kemudian nampaknya atom-atom tersebut benar-benar tidak dapat diberi nama-namanya lagi (atomos, tidak dapat diuraikan) karena atom-atom tersebut secara internal terlalu heterogen,  tersusun dari partikel-partikel dasar—neutron, proton dan elektron. Tapi, bahkan homogenitas pun kemudian melenyap lagi, sejumlah partikel "dasar"  melipatgandakan dirinya karena dipengaruhi oleh akselerasi/tor yang lebih kuat.

2.  Dialektika dan Reduksionisme
Bertentangan dengan konsepsi reduksionis ilmu-pengetahuan borjuis, Marxisme menggunakan pendekatan dialektis dalam memahami hakikat dunia dan kehidupan sosial. Sudah diasumsikan sejak awal bahwa semua benda itu, pada semua tingkatan, secara internal heterogen. Asumsi heterogenitas tersebut  bukan berarti bahwa suatu obyek atau sistem terdiri dari unit-unit alamiah yang tetap dan tidak bergerak. Akan tetapi, pembagian (yang benar) keseluruhan menjadi bagian-bagian akan bermacam-macam, tergantung kepada aspek khusus keseluruhan tersebut yang akan dipahami.
Sudah menjadi sebuah logika yang sederhana bahwa suatu bagian dapat menjadi dipilah-pilah lagi menjadi bagian-bagian selama ada keseluruhan yang akan dipilah-pilah Bagian-bagian akan mempengaruhi keseluruhan, dan keseluruhan akan mempengaruhi bagian-bagian. Tapi reduksionisme mengabaikan hubungan-hubungan tersebut, mengisolir bagian-bagian sebagai unit-unit awal dari susunan keseluruhan. Dalam dunia nyata, bagaimanapun juga, kedua aspek tersebut tak dapat dipisah-pisahkan. Sungguh, semua bagian-bagian dunia fisik adalah saling berhubungan dalam derajat yang berbeda, menentukan keseluruhan—kesemestaan material.
Prinsip pertama pandangan dialektis adalah bahwa suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang heterogen, dan bagian-bagian tersebut tidak dianggap sudah ada sebelumnya, seolah-olah bebas tak tergantung. Prinsip kedua, dengan merujuk pada prinsip pertama, adalah bahwa, secara umum, sifat-sifat bagian-bagian tersebut keberadaan awalnya tidak bisa dipisah-pisahkan dari keberadaannya sebagai bagian dari keseluruhan. Dalam konsepsi dunia yang atomistik, sifat-sifat intrinsik bagian-bagian yang terisolir beralih menjadi sifat-sifat keseluruhan, yang bisa menambah sifat-sifat baru tapi bukan karakter dari bagian-bagian tersebut, sehingga, jumlah keseluruhan bisa lebih dari jumlah bagian-bagian. Dalam cara pandang dialektis, bagian-bagaian akan memiliki sifat-sifat sepanjang menjadi bagian dari keseleruhan: sifat-sifat tersebut bisa ada karena ada interaksi yang membentuk keseluruhan Seseorang tidak akan bisa terbang hanya dengan mengepak-ngepakan lengannya, berapa kalipun ia mencobanya. Demikian pula bila ia melakukan hal serupa dengan sekelompok orang lainnya. Bisa terbangnya manusia merupakan konsekuensi atau hasil suatu formasi sosial ekonomi tertentu yang dapat menciptakan pesawat, pilot, dan bahan bakarnya. Tentu saja, bukan masyarakatnya yang terbang, tapi individu-individu anggota masyarakat tersebut, yang berhasil menciptakan pesawat, yang tak akan bisa mereka hasilkan dalam formasi sosial ekonomi sebelumnya, atau di luar formasi sosial ekonomi tertentu tersebut. Keterbatasan individu manusia bisa diselesaikan/dinegasi oleh interaksi-interaksi sosial. Keseluruhan, karenanya, tidak sesederhana sebagai obyek interaksi bagian-bagian, tapi merupakan subyek tindakan bagian-bagian tersebut.
Prinsip ketiga dialektia adalah bahwa keseluruhan tidak lah secara inheren seimbang atau harmonis. Ciri-cirinya tidak lah tetap. Melainkan merupakan kumpulan proses internal yang saling bertentangan, yang menghasilkan keseimbangan untuk sementara waktu saja. Saling-penetrasi antara bagian-bagian dengan keseluruhan (bagian-bagian membentuk keseluruhan, dan keseluruhan membentuk bagian-bagian) merupakan konsekwensi dari saling berubahnya subyek dan obyek, saling berubahnya sebab dan akibat.
Dalam dunia atomistiknya kaum reduksionis, obyek dianggap pasif, disebabkan karena elemen-elemen aktif lainnya, subyek penyebab. Dalam teori (borjuis) evolusi organisme hidup (dalam teori Darwinian dan Neo-Darwinian, spesies/makhluk dianggap sebagai hasil seleksi alam), organisme selalu dianggap sebagai obyek lingkungan: melalui alam, perubahan otonom dalam lingkungan menyebabkan organisme secara pasif beradaptasi tanpa mengalami perubahan dirinya. Dalam realitas, organisme merupakan subyek evolusi sekaligus obyek evolusi. Keduanya menciptakan dan diciptakan oleh lingkungan (apakah itu interaksi dunia fisik atau interaksi dengan makhluk lainnya) dan, karenanya, merupakan pelaku-pelaku sejarah evolusionernya sendiri. Contohnya, sekarang hampir setiap harinya seluruh makhluk di bumi ini, untuk bisa hidup, berada di bawah tekanan penyingkiran/penggusuran yang sangat kuat bila tidak berada dalam atmosfir yang kaya oksigen hingga tak menghirup banyak karbon dioksida. Masalah metabolisme ini sudah dialami dalam aktivitas organisme hidup sepanjang 3 milyar tahun masa evolusinya. Tanpa aktivitas hidup makluk hidup—memproduksi oksigen dengan fotosintesis dan mengurangi karbon dioksida dengan mengaturnya ke bentuk karbon dalam batu sedimen—maka atmosfir makhluk sekarang ini akan hampir sama sekali dipenuhi karbon dioksida, sebagaimana yang terjadi  di Mars atau Venus.
Karena elemen-elemen itu saling di/membentuk oleh interaksi, dan saling di/membentuk oleh keseluruhan dimana mereka menjadi bagian-bagiannya, maka perubahan merupakan karakter segala obyek dan segala aspek obyek. Itu lah prinsip keempat dialektika.
Dalam ajaran borjuis perubahan ditempatkan dalam posisi yang nampaknya kontradiktif, sejalan dengan sejarah revolusi borjuis "klasik" pada abad ke-16, ke-17 dan ke-18. Kemenangan  hubungan-hubungan  sosial kapitalis atas feodalisme disertai dengan kegembiraan yang berlebihan, kesombongan, dan pembebasan atas keyakinan-keyakinan lama: yang sudah usang, usang lah, tak kami butuhkan lagi; ide-ide jangan diabadikan; orang bisa merubah posisi sosialnya; keberhasilan lahir dari inovasi. Tapi, dengan semakin dikonsolidasikannya dominasi lembaga-lembaga sosial borjuasi, masyarakat kapitalis itu sendiri dianggap sebagai puncak perkembangan sosial, hasil penyelesaian akhir terhadap  "sifat intrinsik" kemanusiaan—memanen keuntungan pribadi melalui "perdagangan bebas"—dari belenggu "kepalsuan" rantai feodal. Berangkat dari cara pandang tersebut, perubahan dibatasi dalam lingkaran yang sempit yaitu: menciptakan inovasi-inovasi teknologi, perubahan hukum-hukum secara bertahap, keseimbangan, penyesuaian, mengkompromikan persaingan kepentingan.
Legitimasi masyarakat kapitalis atas pendapat tentang "akhir sejarah" tersebut bermakna: menolak kebutuhan sekaligus kemungkinan perubahan sosial yang mendasar. Stabilitas, kesimbangan, ekuilibrium dan kontinuitas menjadi nilai-nilai positif (yang didewak-dewakan) dalam masyarakat dan, karenanya juga, menjadi obyek kepentingan intelektual.  Perubahan semakin dilihat sebagai hal yang dibuat-buat, superfisial, hanya penampakan belaka, untuk menyembunyikan statisme sedalam-dalamnya Bahkan, saat suatu perubahan besar sudah tak bisa lagi dihindarkan, mereka masih juga berkilah dan menolak dengan formulasi prinsip-prinsip yang membosankan dan dibesar-besarkan: "Semakin berubah sesuatu, semakin sama lah mereka".
Dalam dunia cara pandang kaum reduksionis, terdapat hal-hal yang konstan dan hal-hal yang variabel—sesuatu yang tetap dan sesuatu yang berubah sebagai konsekuensi dari hukum-hukum yang yang beroperasi dengan nilai-nilai parameter yang tetap. Dalam dunia cara pandang dialektis, karena semua elemen itu (baik subyek ataupun obyek) berubah, maka yang konstan dan yang variabel juga tidak lah tetap, berkategori berbeda, namun merupakan kategori yang relatif. Skala waktu perubahan elemen-elemen bisa saja berbeda, sehingga suatu elemen nampaknya saja seperti parameter yang tetap bagi elemen lainnya. Lagipula, hukum-hukum dan parameter-parameter perubahan itu sendiri berubah saat terjadi perubahan pada obyek, tempat hukum-hukum dan parameter-parameter tersebut berdinamika.
Dalam dunia cara pandang kaum reduksionis, entitas bisa berubah sebagai konsekwensi dari perkembangan kekuatan-kekuatan, tapi kekuatan-kekuatan itu sendiri tetap konstan atau berubah secara otonom akibat dari sifat-sifat intrinsik perkembangan. Dalam kenyataannya, bagaimanapun juga, sistem-sistem, yang merupakan obyek-obyek hukum-hukum transformasi, bisa berubah menjadi subyek yang merubah hukum-hukum tersebut. Sistem-sistem tersebut menghancurkan kondisi-kondisi, syarat-syarat, yang pada awalnya mempengaruhi atau mendorongnya, dan menciptakan peluang perubahan-perubahan baru yang sebelumnya tidak ada. Hukum yang ditumbuhkan oleh semua makluk hidup, akibat koneksinya dengan makhluk lainnya, telah ada dalam lingkungan kehidupannya sepanjang satu milyar tahun yang lalu. Sistem-sistim biotik awalnya lahir dari benda mati, tapi asal muasal tersebut tak mungkin dipertahankan terus, karena organisme hidup memerlukan molekul-molekul organik yang kompleks di luar sistim-sistim biotik yang tumbuh dari benda mati. Lagipula, atmosfer kehidupan, yang sudah ada sebelum  organisme hidup muncul, telah "dinodai" oksigen reaktif pada derajat sedemikian rupa sehingga molekul-molekul organik yang kompleks tersebut serta merta tercerai berai keluar dari organisme hidup.
Perubahan, yang merupakan karakteristik segala sistem material, tumbuh akibat hubungan-hubungan internal dan eksternal. Heterogenitas internal suatu sistem bisa menghasilkan ketidakseimbangan dinamik, sebagai hasil dari perkembangan internal. Pada saat sama, sistem tersebut, sebagai suatu keseluruhan, berkembang saat berhubungan dengan dunia luar/eksternal, yang akan merubah dan dirubah oleh perkembangan tersebut. Jadi, proses-proses perubahan internal dan eksternal, keduanya, saling mempengaruhi, dan juga mempengaruhi sistim itu sendiri, karena merupakan rangkaian proses-proses tersebut.
Persetejuan metode dialektisa terhadap prinsip bahwa semua obyek adalah, secara internal, heterogen, menggiring kita pada dua arah. Yang pertama, pengakuan bahwa tak ada satu unit pun yang merupakan unit yang telah selesai hingga tak bisa lagi membentuk dunia—tak ada "benteng/hambatan" utama yang tetap, homogen. Yang demikian itu bukan lah konsepsi awal yang dipaksakan kaum Marxist pada alam tapi merupakan generalisasi dari pengalaman: seluruh "unit-unit dasar" yang sebelumnya homogen sejauh ini telah berubah menjadi heterogen, dan pengakuan terhadap fakta tersebut telah membuka lapangan studi baru serta penggunaan praktis baru. Karena itu, pernyataan bahwa tidak ada "unit-unit dasar" yang homogen bisa meletakkan ilmu-pengetahuan pada prinsip yang mewajibkannya menyelidiki setiap level pengorganisasian materi tanpa harus meneliti unit-unit primer yang dibuat-buat semacam itu.
Konsekwensi kedua atas pengakuan terhadap heterogenitas semua sistim, apakah itu sistim sosial, atau pun sistim alam, adalah yang menggring kita pada suatu penjelasan tentang perubahan dalam makna bahwa proses-proses yang saling bertentangan menyatu dalam sistim tersebut. Heterogenitas bukan lah sekadar keragaman belaka; bagian-bagian atau proses-proses tersebut saling berhadapan sebagai sesuatu yang saling bertentangan, bersyarat terhadap keseluruhan dimana keduanya menjadi bagian.

3.  GERAK DAN KONTRADIKSI
Apa yang menjadi karakter Marxisme dalam memahami dunia adalah pengakuan bahwa dunia, dalam segala aspeknya, terus menerus bergerak. Yang konstan berubah jadi variabel, sebab berubah jadi akibat, dan sistem berkembang, menghancurkan syarat-syarat yang menciptakannya. Bahkan unsur-unsur yang kelihatannya stabil pun sebenarnya berada dalam posisi ekuilibrium dinamik sesuatu yang saling bertentangan, yang bisa saja, secara tiba-tiba, menjadi tidak stabil, seperti sinar baja yang redup, yang sedang berada pada posisi kritis kepanasannya (mass), tiba-tiba berubah menjadi pijar-pijar atau bola-bola api. Walaupun, gerak itu memang ada batasnya dan tidak seragam. Organisme berkembang dan jadi berjenis-jenis, kemudian mati dan tercerai berai. Makhluk terlahir/muncul namun juga, tak terelakan, akan punah  (keragaman jenis makhluk yang ada sekarang jumlahnya hanya kurang dari 1 % dari keseluruhan makhluk yang pernah ada di bumi). Bahkan dalam dunia yang semakin tidak kompleks ini, terbukti tak ada keseragaman gerak.
Gerak, perubahan dan perkembangan merupakan konsekwensi dari interaksi berbagai kekuatan dan proses yang saling bertentangan, itu lah memang karakter segala hal. Konsep sentral pemikiran dialektis tersebut, yakni prinsip kontradiksi,  adalah prinsip yang paling sulit dan paling sering dipertengkarkan. Bagi kaum reduksionis, kontradiksi-kontradiksi hanya ada ketika memahami sesuatu atau antar sesuatu, tapi bukan sebagai karakter dari benda itu sendiri. Dalam pandangan dialektis, segala sesuatu itu bergerak, berubah dan berkembang karena tindakan berbagai kekuatan yang saling bertentangan di dalam dirinya sendiri atau terhadap dirinya, dan segala sesuatu itu akan tetap sebagaimana adanya selama ada keseimbangan temporer dari kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan tesebut.
Prinsip bahwa segala sesuatu itu secara internal heterogen mengarahkan perhatian kita pada proses-proses yang saling bertentangan yang bekerja dalam suatu obyek. Kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan tersebut kelihatannya seperti kontradiktif dalam arti: bahwa bila masing-masing bekerja sendiri maka akan memiliki efek-efek yang saling bertentangan, dan tindakan bersamanya mungkin akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ketimbang bila bertindak sendiri-sendiri. Akan tetapi, obyek itu tidak lah sesederhana layaknya korban yang pasif dari kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan tersebut.
Cara pandang dialektis menekankan bahwa sifat bertahan dan sifat ekuilibrium bukan merupakan status normal segala sesuatu, tapi membutuhkan penjelasan lagi, yang harus dilihat dari tindakan-tindakan yang saling bertentangan tersebut. Syarat-syarat hingga kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan tersebut seimbang, dan sistimnya secara keseluruhan dalam keadaan ekuilibrium yang stabil, merupakan sebuah hal yang khusus dan tergantung pada variabel-variabel yang ada pada sistem tersebut, bukan dil uar parameter-parameter sistem tersebut. Dalam kasus tersebut, kejadian-kejadian eksternal, yang menghasilkan pergeseran-pergeseran kecil antara variabel-variabel tersebut, akan dihilangkan oleh proses-proses sistim yang mengatur dirinya sendiri.
Proses-proses yang saling bertentangan tersebut sekarang bisa dianggap sebagai bagian dari obyek yang sedang berkembang dan mengatur dirinya sendiri. Hubungan antara proses stabilisasi dengan proses destabilisasi menjadikan keduanya sebagai obyek kepentingan, dan obyek aslinya/awalnya nampak sebagai suatu sistim, suatu jaringan umpan-balik positif dan umpan-balik negatif.
Umpan-balik negatif lebih gampang dimengerti. Bila tekanan darah binatang meningkat, sensor pada ginjalnya akan mendeteksinya dan akan menggerakan proses-proses yang akan mengurangi tekanan darah. Bila komoditi diproduksi lebih banyak ketimbang yang bisa dijual, harga komoditi tersebut akan jatuh, dan kelebihannya akan dijual murah sehingga produksinya diturunkan lagi; jika barang kurang, harga akan naik, dan akan merangsang peningkatan produksi. Dalam setiap kasus, status tertentu sesuatu akan menegasikan dirinya dalam konteks sistem tersebut, dan akan menambahkan sesuatu ke dalam dirinya, yang kemudian akan mendorong proses untuk mengurangi sesuatu dalam dirinya dan memelihara integritas sistim. Tetapi sistem juga berisi  umpan balik positif (destabilisasi): tekanan darah tinggi mungkin akan merusak struktur pengukur-tekanan, sehingga tekanan darah disepelekan (tak bisa diukur) dan mekanisme penstabilisasi (homeostatic) itu sendiri akan meningkatkan tekanan darah; over produksi bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja, yang akan mengurangi daya beli dan karenanya akan meningkatkan kembali surplus relatif.
Sistem yang nyata mengandung jalan pemandu bagi umpan-balik positif maupun umpan-balik negatif. Umpan-balik negatif merupakan prasyarat bagi stabilitas; kelangsungan suatu sistem mensyaratkan jalan pemandu yang dapat menegasikan dirinya. Tapi umpan balik negatif bukan lah jaminan bagi stabilitas dan di bawah situasi/lingkungan tertentu—umpan-balik positifnya lebih kuat atau jika umpan-balik negatif (tidak langsung) tak cukup kuat untuk mempengaruhi variabel-variabel—sistem tersebut akan menjadi tidak stabil. Karena itu lah, syaratnya sendiri merupakan penyebab negasi yang memenuhi syarat. Jadi, sistem-sistim bisa mengasikan dirinya (status A mengarahkan kita pada pernyataan bukan-A) atau, demi kelangsungannya, tergantung pada apakah sistim tersebut bisa atau tidak menghasilkan proses-proses yang dapat menegasikan dirinya
Stabilitas atau kelangsungan suatu sistem tergantung pada kesimbangan umpan-balik negatif atau umpan-balik positif tertentu, tergantung pada parameter-parameter yang mengatur tingkat proses-proses yang ditelikung oleh batas-batas tertentu, yang pasti. Tapi parameter-parameter tersebut, walaupun bila dilihat dalam model matematika dianggap konstan, merupakan obyek-obyek nyata duniawi yang, pada dirinya sendiri, mengandung subyek perubahan. Akhirnya, beberapa parameter tersebut akan bergerak melewati ambang-batas yang menyebabkan sistim awalnya/aslinya tak mampu lagi bertahan sebagaimana seharusnya/sebelumnya. Keseimbangannya kemudian porak poranda. Sistim tersebut mungkin akan memiliki fluktuasi yang lebih luas dan lebih luas lagi hingga menghancurkannya, atau bagian-bagiannya, yang hanya bisa bermakna dalam suatu keseluruhan tertentu, kehilangan identitasnya sebagai bagian-bagian dan  melahirkan suatu kualitas sistem yang baru. Selanjutnya, perubahan-perubahan pada parameter tersebut bisa saja merupakan konsekuensi dari sistim yang berperilaku stabil, yang merupakan syarat pertamanya.
Dunia cara pandang dialektis menyimpulkan bahwa tak ada satu sistem pun yang samasekali statis, walaupun beberapa aspeknya bisa saja sedang berada pada ekuilibrium dinamik. Perubahan kuantitatif yang terjadi dalam (kelihatannya) stabilitas tetap akan melampaui batas-batas yang dapat mentransformasikan perilaku kualitatifnya. Semua sistem menegasikan dirinya dalam jangka waktu yang panjang, sementara, kelangsungan jangka pendeknya tergantung pada status penegasian dirinya secara internal.
Penegasian-diri bukanlah sekadar suatu kemungkinan abstrak yang diberi alasan: universalitas perubahan. Kita harus menelitinya secara reguler pada alam dan masyarakat. Kelahiran monopoli bukan lah merupakan hasil dari pembatasan "perusahaan bebas" tapi sebagai konsekuensi keberhasilan pasar bebas; itu lah sebabnya peraturan yang menolak penggabungan perusahaan (anti-trust) dan peraturan pro-persaingan gagal. Pembebasan hamba dari belenggu tanah feodal juga bermakna adanya kemungkinan mereka digusur dari tanahnya;  kebebasan pers dari pengawasan politik oligarki feodal selanjutnya bermakna kebebasan pers oligarki baron-baron kapitalis untuk mengawasi debat-debat dan informasi politik. Proses-proses penegasian-diri sistim kapitalisme seringkali menunjukkan kenyataan yang ironis, karena realisasi tujuan-tujuan idealnya membongkar maksud-maksud mereka sebenarnya yang menghasilkan kenyataan yang sebaliknya.
Aspek kedua kontradiksi adalah  saling-penetrasi dari (yang penampakannya seperti) kategori-kategori eksklusif yang saling berbalasan. Satu tahap yang diperlukan dalam pekerjaan teoritis adalah membuat garis yang tegas. Tapi kapanpun kita memilah sesuatu menjadi yang eksklusif saling berbalasan dan menggabungkan semua kategori, maka hasilnya: ia akan keluar dari statusnya semula dan mendapatkan pengujian selanjutnya untuk melihat hasil interpenetrasi dari unsur-unsur yang saling bertentangan tersebut (yang dipilah-pilah tadi). Jadi, sekilas, nampaknya proses-proses yang "deterministik" (dibutuhkan) dan "random" (kesempatan) memperbanyak kategori-kategori eksklusif yang saling berbalasan. Yang pertama menyiratkan keteraturan dan regularitas, sedangkan yang kedua menyiratkan ketiadaannya. Tapi proses-proses yang sepenuhnya deterministik bisa menghasilkan proses-proses yang nampaknya acak. Sebenarnya, nomor-nomor acak yang digunakan dalam simulasi komputer mengenai proses acak dihasilkan oleh proses deterministik (operasi-operasi aljabar). Dalam dekade terakhr ini, para ahli matematika menjadi begitu tertarik pada apa yang disebut dengan gerak kaostik, yang mengarah bukan pada ekuilibrium ataupun gerak periodik regular tapi pada pola yang kelihatannya acak. Dalam sistim-sistim dengan kompleksitas tinggi, kemungkinan atau probabilitas ekuilibrium stabil mungkin sangat tipis/kecil jika sistimnya tidak dirancang untuk stabilitas. Hasil yang lebih umum adalah gerak kaostik (goncangan) atau gerak periodik dengan periode-periode yang (sepanjang itu) tidak berulang bahkan selama interval panjang pencaharian/observasi, jadi kelihatannya acak.
Kedua, proses-proses acak bisa membuahkan hasil deterministik. itu lah yang menjadi basis bagi prediksi-prediksi mengenai jumlah kecelakaan lalu-lintas atau tabulasi kalkulasi statistik. Proses-proses acak menghasilkan, dalam beberapa frekuensi, ditribusi kosekuensi. Frekuensi distribusi itu sendiri tergantung pada beberapa parameter, dan perubahan-perubahan pada parameter tersebut benar-benar menentukan efek pada distribusi. Jadi, distribusi, sebagai obyek studi, bersifat deterministik meskipun ia merupakan hasil dari berbagai peristiwa acak.
Ketiga, sedikit saja ambang-batas yang memisahkan berbagai bidang fenomena kualitatif dilewati, bisa menyebabkan efek yang besar. Jika perubahan kecil tersebut berasal dari bawah, yakni, dari level pengorganisasian materi yang kurang kompleks, maka sulit untuk untuk memperkirakannya, bila dilihat dari perspektif pengorganisasian yang lebih tinggi, lebih kompleks. Dan, secara umum, pengaruh berbagai peristiwa dari satu level ke level yang lainnya nampak seperti acak.
Kontradiksi juga bermakna koeksistensi atau keberadaan bersama berbagai prinsip yang saling bertentangan (lebih benar ketimbang proses-proses yang saling bertentangan) yang, secara bersamaan, memiliki implikasi atau konsekuensi yang berbeda dibandingkan jika sendiri-sendiri. Komoditi, contohnya, mengandung kontradiksi antara nilai-pakai dengan nilai-tukar (yang secara tidak langsung terlihat pada harga, dalam "nilai-nilai moneter"). Jika obyek-obyek diproduksi sekadar untuk memenuhi kebutuhan manusia,  kita bisa berharap bahwa barang-barang yang berguna saja yang lebih banyak diproduksi ketimbang barang-barang yang tak berguna, dan kita bisa berharap obyek-obyek dan metode-metode produksi dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan kerusakan dan bahaya serta memaksimalkan daya-tahan/keawetan dan bisa diperbaiki kembali. Jumlah produksi akan disesuaikan dengan yang dibutuhkan; merendahnya tingkat kebutuhan memberikan waktu luang yang lebih banyak (untuk bersenang-senang) bagi orang yang terlibat secara langsung dalam memproduksinya atau memproduksi obyek-obyek lain. Jika suatu obyek sudah samasekali tak memiliki nilai-pakai, tentu saja, benda tersebut tidak akan bisa dijual; karena nilai pakai lah yang memungkinkan nilai-tukar ada. Tapi prospek nilai-tukar seringkali menyebabkan komoditi diproduksi bertentangan dengan kebutuhan manusia, yang sebenarnya harus lebih didahulukan. Komoditi akan diproduksi, misalnya, untuk orang yang mampu membelinya, dan prioritas produksi akan lebih mendahulukan komoditi yang akan memberikan batas keuntungan lebih besar. Inovasi-inovasi produksi, yang akan memungkinkan produksi komoditi menjadi lebih mudah dan lebih murah malah melahirkan pengangguran atau kesehatan yang buruk pada buruh dan konsumen. Jadinya, malahan, proses untuk memenuhi kebutuhan manusia menghasilkan barang-barang yang nilai-tukarnya menyebabkan kurang dipenuhinya pemuasan kebutuhan tersebut.

4.  Sejarah Manusia dan Sejarah Alam
Perbedaan antara dunia cara pandang dialektika materialis dengan reduksionis sangat jelas terlihat ketika—secara radikal berbeda pendekatan—dalam menjawab masalah hubungan antara sejarah manusia dan sejarah alam. Cara pandang reduksionis menganggap absolut kontinitas antara evolusi pramanusia dan manusia. Reduksionis, sebagaimana juga determinis bilogis, memandang maslah-masalah manusia sebagai hasil langsung dari pola biologis yang terbentuk pada masa lalu, yang telah menciptakan hakikat manusia yang baku, tetap (dikiranya hakikat tersebut memang ada dalam jen kita), yang menentukan tingkah laku dan organisasi sosial kita—hingga, tega-teganya, pola tingkah laku dan organisasi sosial yang menjadi ciri masyarakat borjuis dipamerkan sebagai sesuai dengan hakikat manusia yang baku, yang tetap, tersebut.
Bagi Marxist, evolusi dari pramanusia hingga menjadi manusia mensyaratkan dua hal: kontinuitas dan diskontinuitas. Marx menekankan bahwa sejarah manusia merupakan bagian dari sejarah alam. Maksudnya, bahwa makhluk manusia adalah bagian dari alam dan, seperti binatang lainnya, agar bisa hidup, ia harus berinteraksi dengan alam. Tapi manusia berbeda dengan binatang lainnya dalam cara manusia berinteraksi dengan alam untuk mempertahankan dirinya. Manusia menggunakan tenaga kerjanya, yakni, ketika bekerja besama memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidupnya. Dalam hal itu, manusia memberi contoh tentang diskontinitas dalam sejarah alam—maksudnya, muncul lah level baru pengorganisasian materi yang secara kualitatif berbeda dibandingkan dengan bentuk-bentuk kehidupan binatang, yakni, kehidupan sosial. Tenaga kerja menyebabkan diskontinitas kemanusiaan dengan alam dan juga menyebabkan kontinitasnya dengan alam. Menurut Marx:
Tenaga kerja, di atas segalanya, merupakan suatu proses antara manusia dengan alam, suatu proses yang membuat manusia, melalui tindakan-tindakannya, memediasikan, mengatur dan dan mengontrol metabolisme antara dirinya dengan alam. Manusia berhadapan dengan materi-materi alam sebagai kekuatan alam. Manusia mempengaruhi/mengolah/mengatur kekuatan-kekuatan alam yang menjadi milik tubuhnya, lengannya, kakinya, kepalanya dan tangannya, dalam rangka menyesuaikan materi-materi alam dalam bentuk yang adaptatif terhadap kebutuhannya. Melalui gerak tersebut, manusia bertindak menghadapi alam di luar dirinya dan merubahnya, dan dengan cara tersebut manusia sekaligus merubah hakikat atau alam dirinya.[5]
Itu lah jawaban bagi masalah mendasar saat Marx dan Engels memulai studi mereka tentang masyarakat manusia: bagaimana kah perubahan jeneral yang memungkinkan dalam masyarakat manusia? Mereka menemukan pemecahannya dalam interelasi produktif (yang aktual dan praktis) antara manusia dengan alam, yang tak bisa disangkal lagi merupakan proses-hidup kemanusiaan, baik secara individual maupun secara kolektif, yang melibatkan interaksi konstan antara manusia dengan alam guna memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
Dalam tindakan maupun fakta produksi, Marx dan Engels memandang, seperti juga mungkin orang-orang, bahwa humanitas tidak saja mampu, akan tetapi juga melakukan, terlibat dalam proses universal redistribusi materi dan gerak. Dengan demikian manusia menunjukkan hubungan materialnya dan ketergantungannya pada alam—tapi juga, karenanya, manusia juga merubah alam, yang sedikit banyak sesuai dengan keinginan dan hasratnya. Hal itu bukan saja menunjukkan "kesatuan" antara manusia dengan alam, tapi juga perbedaan dialektisnya dari alam, dalam tindakan ataupun fakta pertentangan produktifnya terhadap alam sebagai bagian dari kekuatan alam itu sendiri. Juga: hal tersebut menunjukkan hakikat produksi perubahan, pergeseran, dan formasi-formasi materi baru, yang tidak lagi bersifat majis dan misterius dibandingkan bila dilihat dari aktivitas produksi manusia; dan, juga, kekuasaan produksi manusia tidak lagi "menakjubkan" dibandingkan dengan kekuasaan produksi yang dimilik alam.
Pendekatan tersebut, yang diterapkan pada "teka-teki dunia" yang sudah begitu lama tak bisa dipecahkan—yaitu asal-usul manusia, asal usul pemikiran—memberikan suatu konsepsi yang begitu revolusioner dan sangat jauh-jangkauan kedalamannya. Namun penemuan tersebut begitu mudahnya dilupakan—-dan semua yang mengkritik Marx dan Engels, serta 99 % yang "menyederhanakan" Marxisme, benar-benar melupakannya.
Ilmu-pengetahuan alam telah menetapkan bahwa keseluruhan materi dan gerak di alam semesta ini merupakan suatu kuantitas konstan. Tapi fakta yang begitu kokoh tentang keseluruhan materi dan gerak di alam semesta ini hanya lah terdiri dari sisi konservatif dalam memandang kebenaran dan (namun) memiliki sisi revolusioner—yang berpendapat bahwa fakta bentuk-bentuk materi, dan gerak—termasuk kemanusiaan itu sendiri—bisa berubah, mampu bertransformasi secara radikal, dan  itu, setelah memenuhi prakondisi yang dibutuhkan, dilakukan oleh manusia. "Kesatuan" alam semesta dibuktikan bukan oleh eksistensi abstraknya, tapi oleh kemampuan berubahnya yang kongkrit dan spesifik..
Pengakuan terhadap kesatuan material alam semesta tidak diraih dengan mengabaikan berbagai perbedaan bentuk materi dan gerak: hal itu ditunjukkan oleh praktek alam maupun kemanusiaan—yang menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut tidak bersifat "akhir" tapi bisa berubah, yang merupakan produk bersyarat dari interaksi material spesifik. Itu juga tidak diraih dari evolusionisme abstrak reduksionisme borjuis yang menganggap semua perubahan merupakan pergeseran yang tak terbatas sehingga bisa diabaikan dan disangkal keberadaannya. Hal tersebut diraih melalui pengakuan bahwa segala hal di alam semesta ini merupakan produk suatu proses tak terbatas dari interaksi yang dialektis. Hanya melalui konsep seperti itu lah kemanusiaan, termasuk proses pemikiran dan kemajuan sejarahnya, bisa dibawa ke dalam suatu kesatuan konsepsi tentang alam semesta
Adalah benar, bila dirinya (kesadaran setiap orang akan eksistensinya) dan yang bukan dirinya (pengakuan terhadap eksistensi suatu dunia yang berada di luar kesadaran individu sesorang) dikatakan sebagai sesuatu yang telah "akhir"—sepanjang bermakna bahwa mereka dan hubungan mereka yang saling bertentangan  merupakan prasyarat dari seluruh pengalaman manusia.  Tapi adalah benar juga, dan bahkan secara signifikan jauh lebih revolusioner, fakta bahwa setiap tindakan praksis manusia menghasilkan bukan hanya perubahan obyektif, tapi juga pergeseran subyektif "pengalamannya." Di situ lah pula letak fakta yang bisa menghancurkan agnotisisme[6]yang merasuk pada filsafat borjuis saat  harus menjawab pertanyaan apakah pikiran kita sudah tepat merefleksikan realitas obyektif, yang mencurigai bahwa pikiran manusia paling banter/benar juga hanya bisa "menggambarkan" dan "mensimbolisasi" realitas obyektif. Praktek, dan khususnya kerjasama sosial dalam memproduksi-praktek, merupakan sumber yang menggerakan/menghasilkan kesadaran diri, dan juga merupakan sumber yang menggerakan interelasi yang tak bisa dipisah-pisahkan antara dirinya dan bukan dirinya. Manusia tak perlu "membuktikan" logika eksistensi dirinya dan bukan dirinya; keduanya dibuktikan secara simultan, sekaligus, dan dalam persinggungan antara tindakan dengan fakta praktis—terutama sekali praktek produksi.
Alam semesata bukan lah satu keseluruhan yang "terakhir", tapi penggandaannya yang serta merta dan kongkrit menunjukkan suatu kemampuan untuk berubah dan bertransformasi; bukan kemanusiaan itu yang, karena keberadaan materialnya, menjadi satu dengan alam semesta, tapi kemanusiaan lah yang, karena merupakan materi dalam materi alam semesta, yang bisa berpartiispasi dalam proses universal perubahan dan trasformasi, dan dengan melakukannya ia, dalam kombinasi/penggabungan sosial,  bisa menggunakan alam semesta sedikit banyak sesuai dengan keinginannya—itu lah fakta revolusioner yang mendasari konsepsi Marx dan Engels dalam memahami sejarah manusia.
Marx dan Engels tidak jatuh pada kesalahan kaum "obyektifis" (yang sesungguhnya adalah kaum kontemplasionis) yang bertitik-tolak pada anggapan bahwa manusia adalah makhluk biologis dan menelusuri evolusinya sejak titik-berangkat hingga sekarang dengan asumsi yang menduga-duga. Sebagaimana analisanya terhadap ekonomi kapitalis, Marx memulainya dengan relasi esensial yang ada sekarang—yakni komoditi—dan mendapatkan di dalamnya, setelah menganalisanya, semua relasi-relasi mendasar masyarakat borjuis, Marx dan Engels juga mendapatkan titik berangkat yang logis bagi analisa ilmiah tentang masyarakat manusia dan perkembangannya tidak dengan cara menduga-duga jalur masa lalunya, tapi dengan menguji relasi esensial masyarakat yang ada sekarang.
Keberadaan manusia (sebagai satu makhluk biologis) dapat "dijelaskan"—kurang lebih—dengan bantuan fakta bahwa manusia ternyata dikembangkan oleh alam sebagai satu makhluk yang berbeda. Tapi hal itu saja tidak menjelaskan mengapa manusia bisa maju melebihi tahapan seperti itu. Untuk menemukan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi, yang bisa mendasarinya, tidak lah sekadar menyandarkan diri pada teori yang mengatakan bahwa masyarakat itu bisa be/dirubah, tapi teknik praktis lah yang bisa membawa perubahan tersebut, sehingga menjadi tidak relevan untuk memalingkan perhatian pada fakta bahwa apa yang sekarang disebut manusia pernah dulunya (bila dilihat di diri pada nenek moyang zaman purba) belum menjadi manusia. Suatu fakta yang tersedia untuk merubah masa sekarang harus ditemukan secara nyata dari yang tersedia sekarang ini. Fakta yang memadai untuk memahami eksistensi masyarakat sepanjang tahap-tahap perkembangannya harus ditemukan pada semua tahap sejarah manusia. Lebih dari itu, harus lah suatu fakta yang sedemikian rupa yang didapatkan dari hakikat dirinya yang mengalami perubahan secukupnya sehingga bisa dikenali, sebagaimana juga eksistensi masyarakat manusia, harus lah diketahui tahap-tahap perubahan—dalam semua penggandaan historisnya—yang dialami dialami masyarakat.
Fakta apa yang secara aktif beroperasi di seluruh periode sejarah manusia? Fakta yang begitu kuat sehingga bisa menahan orang dalam interelasi permanen bahkan saat perbedaan-perbedaan hasrat masing-masing sudah melayang ke tenggorokan orang lain? Hanya ada satu fakta seperti itu—fakta ketergantungan bersama terhadap produksi material.
Tapi Marx dan Engels tidak menganggap masyarakat sebagai kontinitas sederhana. Mereka juga memperhatikan, baik secara khusus maupun secara praktis, diskontinitasnya, lompatan tiba-tibanya—dari suatu tahap eksistensi ke tahap eksistensi lainnya. Lompatan-lompatan tersebut—yang membuat gusar kaum "evolusionis" dan kaum "gradualis", yang berusaha menyangkal bahwa lompatan-lompatan tersebut berada di luar eksistensinnya—bukan saja merupakan hal-hal yang harus dijelaskan; lompatan-lompatan tersebut merupakan bentuk realitas (yang keluar dari pusatnya) dan tanda-tanda yang bisa dilihat yang bisa menunjukkan bahwa kemajuan sejati sudah, faktanya, bisa dicapai, bahwa bentuk-bentuk baru masyarakat bisa, dan sudah, nyata-nyata ada. Dan, bahwa keinginan untuk merubah dunia memiliki pembenaran obyektifnya.
Konsepsi sejarah yang diajukan Marx dan Engels guna menjelaskan sebab-sebab mendasar evolusi sosial hingga berbentuk produksi manusia/sosial, sudah sangat dikenali. Apa yang belum dikenal atau dihargai dengan baik adalah bahwa konsepsi sejarah materialis-dialektis bukanlah sekadar teori evolusi sosial tapi teori revolusi sosial, yang bisa menjelaskan bagaimana manusia bisa merubah kehidpan sosialnya secara progresif demi memuaskan kebutuhan material dan kebudayaannya.

***

Segala hal yang membedakan manusia, apakah sebagai pembuat-perkakas kerja, atau dari bicara dan pemikirannya, hingga kemenangannya yang paling akhir, yakni, bisa berkesenian, memiliki ilmu-pengetahuan dan teknologi, merupakan produk aktivitas kolektif kita sepanjang jutaan tahun yang lalu. Manusia itu adalah produk sejarahnya, yakni apa yang sudah dibuat manusia dan bagaimana membuatnya. Itu lah yang dimaksud Marx ketika ia menulis bahwa "esensi manusia bukan lah abstraksi inheren yang ada di diri individu orang seorang" tapi "orkesta relasi-relasi manusia", yakni, totalitas praktek sosial.[7]
Tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, keberadaan manusia begitu saling tergantung pada yang lainnya, pada aktivitas tenaga kerja kolektif. Kapitalisme telah mensosialisasikan proses tenaga kerja dan menyatukan seluruh dunia ke dalam suatu sistem produksi yang saling tergantung. Itu lah sisi progresif kapitalisme. Kapitalisme telah meletakkan fondasi-fondasi material dalam kehidupan sosial untuk menyatukan manusia dengan bebas namun, pada saat yang sama, menghasilkan persaingan "anjing-makan-anjing", setiap orang saling bertentangan, dengan merubah setiap kebutuhan manusia menjadi komoditi di pasar dunia yang didominasi oleh rangsangan memperkaya diri segelintir minoritas keluarga-keluarga super-kaya.
Lingkungan sosial merupakan produk dari tindakan kolektif manusia. karenanya dapat dirubah oleh tindakan kolektif kelas pekerja dalam rangka membangun lingkungan yang sesuai dengan hakekat fundamental kehidupan sosial manusia—saling bekerjasama—yakni lingkungan sosial yang tidak menghambat pemenuhan (sepenuh-penuhnya) kebutuhan materi dan tidak menghambat upaya penggalian kemampuan fisik dan mental setiap orang. Tapi untuk memenuhinya, kelas pekerja membutuhkan pemahaman ilmiah mengenai hukum-hukum yang mengatur dan membentuk kehidupan sosial—yang hanya bisa dijelaskan oleh materialisme historis.

***




[1] Lorimer, Doug, Fundamentals of Historical Materialism, the Marxist View of History and Politics (Resistance Books: Sydney, 1999),  hal. 5-19.
[2] Marx, Karl dan Engels, Frederick, Selected Works, Vol. 1 (Progress Publishers: Moscow, 1975), hal.20.
[3] The Macquarie Dictionary (Macquarie Library, Sidney, 989), hal. 283.
[4] F. Engels, The Condition of The Working Class in England (Progress Publishers: Moscow, 1973), hal.64.
[5] Marx, Karl, Capital, Vol. 1 (Penguin Books: Harmondsworth, 1976), hal. 283.
[6] Paham (yang dipegang seseorang) yang memandang bahwa realitas akhir apapun (misalnya Tuhan) tidak lah diketahui, dan kemungkinan tidak dimengerti; secara luas: seseorang yang tidak mau percaya terhadap keberadaan Tuhan atau ketiadaan tuhan (huruf kecil—ed.); Merriam Webster's Collegiate Dictionary, Tenth Edition (Merriam-Webster, Incorporated: Springfield, Massachusetts, USA,1996) hal.23. (—ed.)
[7] Marx, Karl dan Engels, Frederick, Selected Works, Vol. 1 (Progress Publishers: Moscow, 1975), hal.14.

DELAPAN TAHUN SBY BERKUASA GAGAL MELAKSANAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI RAKYAT

Posted: 17 Oct 2012 05:04 AM PDT



DELAPAN TAHUN SBY BERKUASA GAGAL MELAKSANAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI RAKYAT

"We Are Student Not Customers"
Sudah delapan tahun SBY memimpin negeri ini, namun kenyataanya pemerintah SBY tidak memiliki niat dalam memberikan pendidikan geratis bagi rakyat. Padahal itu sudah di jamin dalam konstitusi tertinggi kita yaitu UUD 1945. Genap delapan tahun SBY berkuasa malah  banyak kebijakan anti rakyat yang tealah di hasilkan, sungguh suatu pemerintahan yang kontra terhadap amanat UUD. Khususnya dalam sektro pendidikan SBY begitu gencar melaksanakan agenda internasional (kapitalisme internasional) untuk mebuka ruang akumulasi modal dalam setiap sektor, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Dengan ketertundukan SBY dalam menjalakan agenda kapitalisme internasional telah terang bagi kita bahwa SBY merupakan rezim yang anti terhadap kepentingan rakyat.
Alur kapitalisasi terhadap dunia pendidikan merupakan skema yang tersistematis yang kemudian di agendakan sejak rezim anti rakyat sebelumnya. Beberapa skenario coba di desain oleh negara dalam memuluskan jalan untuk mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan melahirkan regulasi yang melegalkan agenda tersebut.

Skenario kapitalisasi pendidikan di indonesia
Beberapa skenario yang telah dilaksanakan oleh rezim anti rakyat yaitu dimulai pada kebijakan NKK/BKK tahun 1974, di bawah kepemimpinan rezim Soeharto. Pelaksanaan agenda tersebut bertujuan untuk mengekang demokratisasi kampus dan peranan politik mahasiswa dengan dibentuknya berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (organ intrakampus) yang beroientasi pada minat dan bakat semata, hingga memandulkan peranan mahasiswa.

Arah kapitalisasi pendidikan kemudian di kuatkan oleh kesepakatan  GAT's (General Agreement on Trade in Services), yang merupakan bagian dari WTO (World Trade Organization), yang menempatkan sektor jasa sebagai komoditas. Termasuk Pendidikan menjadi Sektor Jasa) , yakni "Pendidikan Berorientasi Dagang" dengan adanya kesepakatan ini mengharuskan negara anggota WTO, termasuk indonesia untuk melanggengkan masukknya investasi di sektor pendidikan. Menghapus segala batasan terhadap persaingan bebas secara global dalam sektor pendidikan. Misalnya memberikan kebebasan pengajar asing dan pembukaan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi internasional di negara anggota WTO.  
Di indonesia kesepakatan GATs kemudian direspon dnegan UU No 7 Tahun 1994, mengatur tentang PTA (Perguruan Tinggi Asing) di Indonesia dan memposisikan pendidikan sebagai jasa yang dapat saling diperdagangkan-dan yang di dalamnya termasuk pendidikan tinggi.

Pada Januari 1998, penandatanganan MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) atau lebih dikenal dengan LOI (Letter of Intent), antara Soeharto dan Michael Camdesus (Meneger Direktur IMF), untuk mengtatasi krisis moneter, Indonesia berhutang US$ 41 Milyar untuk memperkuat cadangan devisa BI, dan Indoneisa harus menjalankan program Neoliberalisme, yakni pencabutan subsidi bagi rakyat dalam (pendidikan, kesehatan, dll), deregulasi ekonomi, dan privatisasi BUMN).

Kemudian dibuat PP.60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi, yaitu mengatur tentang pengelolaan perguruantinggi. Dan lahirnya PP. 61 Tahun '99 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sebagai awalan terhadap otonomi perguruantinggi. Kemudian lahir PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 yang semuanya menjadi legalitas dari pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, UPI. Dan disusul kampus-kampus lainnya.

dalam mengekang demokratisasi kampus maka keluarlah SK Dirjen Dikti no 26 Tahun 2002 tentang: pelarangan Ormass dan partai politik di kampus, yang merukan legalitas terhadap pembatasan gerak mahasiswa dalam politik, dan sebagai jalan pengamanan terhadap agenda BHMN.

Lahirnya UU Sisdiknas / Sistem Pendidikan Nasional (UU no 20 Tahun 2003). Seharusnya esensi kemanusian yang coba di tanamkan dalam UUD kita menjadi landasan pokok pembuatan UU negara agar hak-hak wagra negara benar-benar mampu di penuhi oleh pemerintah. Namun kenyataanya dalam pembuatan UU dalam sektor pendidikan yaitu UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas amanat UUD tersebut dikesampingkan demi memenuhi tuntutan kepentingan kapitalisme internasional. Dalam UU sikdisnas kewajiban penuh negara dalam menyelenggarakan sitem pendidikan nasional dihilangkan dalam beberapa pasal seperti pasal 12 ayat 2 poin b menepatkan pesertadidik untuk ikut menanggung biaya pendidikan. Dalam ketentuan tersebut pemerintah meletakkan pendidikan sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan mekanisme pembayaaran. Dalam pasal 34 ayat 3 negara kemudian melepas tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan meletakkan masyarakat sebagai salah satu unsur yang dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan. Padahal sudah jelas apabila pendidikan menjadi sektor publik maka sektor tersebut haruslah diselenggarakan oleh pemerintah bukan diserahakan pada kepemilikan lembaga masyarakat atau privat. Hal ini akan mebuka ruang bagi masyarakat untuk menjadikan kebutuhan pendidikan sebagai usaha jasa pendidikan. Pasal ini sekaligus membuka ruang terhadap otonomi seluas-luasnya bagi penyelenggara pendidikan yang berakibat pada hilangnya ruang ruang demokratisisasi dalam lembaga pendidikan khususnya bagi mahasiswa. Pada pasal 36 ayat 3 tentang kurikulum pendidikan khusus pada poin f meletakkan tutntutan kebutuhan dunia kerja sebagai landasan kurikulum mengindikasikan output pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi sekrup pasar. Seharusnya dunia pendidikan diletakkan sebagai  sektor yang dapat menciptakan manusia yang memanusiakan manuasia bukan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada berbagai bentuk penyelewengan hakekat pendidikan dan memuat kepentingan kapitalisasi dalam pembuatan UU sisdiknas tahun 2003.  Dan beberapa pasal lain yang tentunya sangat memperkuat kedudukan kepntingan kapitalisme dalam UU tersebut.

Dengan payung hukum UU no 20 tahun 2003 tersebut negara kemudian merancang RUU BHP, yang khusus mengatur tentang badan hukum pendidikan yang semangatnya sarat dengan mekanisme pasar dan otonomi dalam penyelanggaraan. rancanngan UU tersebut dimulai sejak tahun 2006 dan baru disahkan pada tahun 2009 setelah banyak banyak menimbulkan polemik. RUU BHP Kemudian menjadi UU no 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun UU tersebut itu tidak sempat di terapkan karena mendapat pertentangan dari masyarakat. Atas dasar ketentuan perundan-undangan UU BHP juga di gugat dan dinyatakan batal dilaksanakan.




SBY sebagai penerus skenario kapitalisasi pendidikan.
setelah pada tahun 2010 pemerintahan SBY gagal melaksanakan UU BHP maka dirancang UU Pendidikan Tinggi. Dasar pemikiran munculnya RUU Pendidikan Tinggi ini adalah untuk merespon adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, yang salah satu implikasinya adalah menjadikan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) secara keseluruhan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Walaupun hal ini tidak juga dibenarkan. Pada bulan September 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 tahun tentang 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 66/2010).Dalam PP 66/2010 memperjelas status tata kelola dari perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang sudah terlanjur berstatus BHMN. Lahirnya RUU PT tidak lain merupakan atas desakan beberapa pihak yang menginginkan terhadap otonomi luas terhadap penyelanggaraan pendidikan tinggi. Sehingga negara memiliki legalitas untuk melepaskan tanggungjwabnya dalam menyelenggarakan pendidikan.
Pada hari jum'at tanggal 13 Juli 2012 RUU PT disahkan menjadai UU. Walaupun sebelum pengesahan UU PT mengalami situasi yang sama seperti pada pengesahan UU BHP di mana sebelum pengesahannya sudah mengalami perlawana dari berbagai elemen rakyat namun pemerintah sepertinya tetap ngotot untuk mengesahkan UU tersebut. Sikap ngotot yang di perlihatkan oleh pemerintah tentunya akibat tutntutan legalitas kapitalisasi sektor pendidikan yang harus segara dilaksanakan oleh pemerintah sebagai agenda kapitalisme internasional. Di saat kondisi kapitalisme yang sedang mengalami krisis yang semakin mendalam di eropa dan amerika. Tutntutan penerbitan payung hukum dalam privatisasi dunia pendidikan tentunya tidak bisa kita lepaskan terhadap situasi krisis yang terjadi. kalau kita cermati pembuatan UU PT tidak lain hanya untuk melegalkan mekanisme pasar dan jaminan otonomi bagi perguruan tinggi sekaligus negara melepas kan tanggungjawabnya terhadap sektor ppendidikan yang di serahkan dalam mekanisme pasar. Dalam UU PT sudah sangat jelas bagaimana dalam beberapa pasal mengamanatkan komersialisasi dalam sektor prndidikan misal pada pasal 65, pasal 74 pasal 90 dan pasal 91. Dengan UU PT menjadikan sektor pendidikan harus mengedepankan mekanisme pasar dan hilangnya tanggung jawab negara terhadap sektor pendidikan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan amanat UUD 1945. Dalam pasal yang ada dalam UU PT ada bebara kepentingan yang ingin diperjelas yaitu tetap meletakkan rakyat sebagai penanggung jawab terhadap pembiayaan, menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan mekanisme usaha dalam sektor jasa pendidikan. Hal hal yang dimuat dalam UU PT adalah mengasakan adanya otonomi luas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan menjadi tenaga kerja lepas, (tidak menjadi PNS) tetapi menjadi kariawan perguruan tinggi, membuka ruang kerja sama dunia usaha dan industri, menghilangkan jaminan akses terhadap pendidikan oleh seluruh rakyat, mengembalikan semangat NKK/BKK, memberikan kebebasan persaingan internasional antar pendidikan tinggi, membuka peluang bisnis terhadap penerimaan mahasiswa baru karena dilakukan secara otonomi, dan yang paling penting adalah menghilangkan perlindungan negara terhadap civitas akademika terutama mhasisawa dan kariawan serta hilangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pendidikan tinggi.

Sejak kepemimpinannya pada 2004, hingga saat ini. SBY begitu Geto melakukan legitimasi terhadap kapitalisasi sektor pendidikan. Tanpa melihat hak rakyat atas akses pendidikan yang telah dilindungi oleh UUD 1945. Sikap ini benar-benar mencerminkan rezim yang anti terhadap kepentingan rakya.

SBY Telah Gagal Menyelenggarakan Pendidikan Gratis Bagi Rakyat.
Kegagalan SBY dalam menyelenggarakan pendidikan gratis bagi rakyat terlihat dari situasi pendidikan saat ini. Data Kemdikbud hingga September 2011 menunjukan bahwa pemerintah konsisten membawa pendidikan nasional menuju liberalisasi, yakni ada 1.305 sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di Indonesia yakni Sekolah Dasar sebanyak 239, SMP sebanyak 356, SMA sebanyak 359 dan SMK sebanyak 351. Dari hasil penelitian, pungutan masuk RSBI sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta. Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.
Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Nono Adya Supriatno mengungkapkan, saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.[1]Kemudian data dari UNESCO-PBB tahun 2011 menyebutkan bahwa angka putus kuliah mencapai 150.000 orang setiap tahunnya. Putus sekolah merupakan dampak dari liberalisasi pendidikan, sehingga biaya pendidikan menjadi sangat mahal. Akhirnya mau tidak mau, bekerja dengan upah rendah adalah pilihannya.
Kemudian jika kita lihat angkatan kerja pada Februari 2011 dari data BPS, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 55,1 juta orang (49,53 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 3,3 juta orang (2,98 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,5 juta orang (4,98 persen). Data tersebut menunjukan bahwa negara telah gagal mewujudkan pendidikan berkelanjutan dari tinggakat terendah hingga perguruan tinggi. Kemudian orentasinya pendidikan hanya menjadikan pekerja murah.
Dalam mekanisme perdagangan bebas, pendidikan telah jauh dari cita-cita filosofisnya. Untuk mengintegrasikan pendidikan dengan sektor logistik yaitu dengan pengakuan logistik sebagai disiplin keilmuan dan keahlian oleh Kemendiknas. Kemudian agar memunculkan tenaga kerja ahli dan murah, program logistik di ajarkan mulai dari SMK sampai perguruan tinggi. Selanjutnya agar terlihat professional maka penetapan standar kompetensi dan sertifikasi profesi logistik nasional mulai dari level operasional, managerial dan strategik (executive). Untuk mendorong liberalisasi pendidikan sebagai nilai tawar maka diperlukan juga Akreditasi Logistik Nasional.
Pada tahun 2010, BPS mencatat jumlah pendudukan Indonesia mencapai 238,2 juta. Dari total penduduk Indonesia ada sekitar 23,9 juta penduduk yang berusia antara 19-24 tahun. Sedangkan jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi hanya sektar 4,9 juta. Kemudian ada sekitar 19,0 juta penduduk Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. Jumlah ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain, terutama negara maju. Sehingga terdapat ketimpangan yang cukup lebar dalam hal akses terhadap pendidikan tinggi –yang dapat mengakses pendidikan pun hanya orang-orang kaya.
Liberalisasi pendidikan berdalih otonomi kemudian menghasilkan berbagai program perguruan tinggi, yakni menghasilkan uang dari mahasiswa dan masyarakat, misalkan ujian mandiri dan sumbangan pendidikan. Berdasarkan data penerimaan mahasiswa di PTN tahun 2008/2009, Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) yang dibebankan kepada para calon mahasiswa sangat mahal. Di UI, sistem penerimaan mahasiswa UI-Program prestasi dan minat mandiri mematok tariff Rp. 75 juta per calon mahasiswa. Di Undip, program pengembangan dan kerja sama mematok tariff Rp. 25 juta hingga Rp. 250 juta per calon mahasiswa. UGM membuka Program Penjaringan Kemitraan dengan tariff Rp. 15 juta hingga Rp. 100 juta per calon mahasiswa. Kemudian, ITB melalui penelusuran minat, bakat, dan potensi mematok tarif Rp. 45 juta per calon mahasiswa.[2]
Sudah Nampak jelas bahwa pendidikan nasional tidak membawa pada pembangunan tenaga produktif menuju peradaban masyarakat yang adil dan sejahtera. Kelas borjuasi dengan mazhab kapitalismenya merauk keuntungan dari liberalisasi pendidikan nasional. Institusi pendidikan digunakan sebagai alat yang mentranformasikan kepentingan-kepentingan kelas borjuasi. Ideologisasi yang dilakukan kelas borjuasi yaitu menciptakan kebudayaan diam serta membuat kesadaran ilutif.
Kemudian, bahwa pendidikan sebagai ruang ideologisasi kelas borjuasi telah mengendalikan paradigma pendidikan nasional. Pendidikan diarahkan untuk pemperkuat sistem kapitalisme serta membenarkan praktek jahat atas penghisapan. Disini propaganda borjuasi akan menjauhkan pelajar maupun mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat, menjauh dari realitas kemanusiaan dan kondisi masyarakat yang tengah tertindas. Ilusi borjuasi yang sekarang ini menjadi magnet dikalangan akademisi adalah kurikulum "Enterpreneurship" (kewirausahaan). Kurikulum tersebut merupakan siasat guna melancarkan proses akumulasinya. Sehingga yang terlihat sekarang, bahwa pendidikan telah menciptakan sarjana-sarjana yang mendukung kebijakan rezim penindas rakyat. Hal itu juga sebagai tambal sulam dari ketidak-mampuan rezim borjuasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Hal yang lain juga, pendidikan hanya menciptakan robot-robot industri yang murah guna menggerakan produksi kapitalis. Banyaknya rakyat yang tidak dapat mengakses pendidikan, mereka menjatuhkan pilihanya pada perebutan Upah Normatif sebagai buruh. Dan semakin banyak pula mereka menjadi tentara cadangan industri. Ironisnya, banyaknya pengangguran telah melagalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing sebagai simbol perbudakan modern. Situasi ini menyelaskan bahwa SBY gagal menyelanggarakan pendidikan gratis bagi rakyat. Maka kami serukan kepada seluruh mahasiswa indonesia pada umumnya dan seluruh tingkat komite Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) pada khususnya, agar mengkampanyekan kegalan SBY dalam memberikan jaminan pendidikan gratis bagi rakyat dengan melakukan asksi serentak pada Tanggal 20 Oktober 2012 dengan menuntut:
  1. Lawan dan Tolak Kapitalisasi Pendidikan
  2. Cabut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Cabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi
  4. Berikan Kebebasan Berorganisasi, Berpendapat dan Berekspresi Sebagai Syarat Demokratisasi Kampus
  5. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
Jalan Keluar Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia:
  1. Laksanaka reforma agrarian sejati
  2. Nasionalisasi Asset-Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat
  3. Bangun Industrialisasi Nasional Yang Mandiri dan Kerakyata

Jakarta, 17 Oktober 2012
KPP-SMI
Komite Pimpinan Pusat-Serikat Mahasiswa Indonesia


[1] Kompas.com; senin, 25 Juli 2011
[2] Muhammad Rifa'I, Sejarah Pendidikan Nasional, Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Hal, 282.

Mahasiswa Menolak Kapitalisasi Pendidikan

Posted: 11 Oct 2012 08:51 AM PDT


Jakarta 9 oktober 2012. Aksi bersama mahasiswa sejabodetabek di gelar di depan gedung DPR RI. Mereka membawa spanduk yang berisikan lawan kapitalisasi pendidikan. Menurut mereka kapitalisme telah memasuki ruang pendidikan yang sebenarnya adalah hak publik.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) dihapuskan. Karena UUPT dianggap telah meliberalisasikan pendidikan di tingkatan kampus atau universitas.
Aksi yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di jabodetabek ini juga merupakan rangkaian agenda aksi mereka yang sebelumnya pada tanggal 3 dan 4 oktober digelar di kampus masing- masing mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Dan aksi tersebut juga sebagai dukungan terhadap aksi mogok nasional buruh. Mereka menyuarakan penolakannya terhadap sistem kerja kontrak dan outsourching serta politik upah murah disamping juga menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan.
Dalam orasinya juga mereka menjelaskan bahwa kaum buruh petani mahasiswa serta seluruh eleman masyarakat lainnya harus bersatu karena berada pada posisi yang sama, yaitu ditindas oleh sistem kapitalisme.
Seperti terlihat pada spanduk serta poster aksi. Mereka menegaskan bahwa rezim sby boediono beserta seluruh elit politik lainnya telah gagal menyelenggarakan pendidikan gratis serta menuntut untuk di cabutnya UU SISDIKNAS dan UUPT serta segera menyelenggarakan pendidikan gratis tanpa syarat dari TK hingga perguruan tinggi.

Mahasiswa BSI bekasi melakukan aksi massa

Posted: 29 Sep 2012 02:16 AM PDT



Aksi yang dilakukan dari pakul 14.00 hingga sore hari itu menuntut pihak kampus untuk menghilangkan E-learning (kuliah online, ujian online dan her online). Menurut mereka e-learning telah menegasikan hak mahasiswa mendapat pengajaran langsung serta fasilitas penunjang langsung. Menurut chairul insane (korlap aksi) "ini bukan pertama kali kita aksi, tapi pada awalnya kami menolak di adakannya wajib laptop pada mata kuliah praktek karena memberatkan mahasiswa yang tidak punya uang untuk membeli laptop/notebook. Tapi pihak kampus malah semakin menantang mahasiswa dengan mengadakan e-learnig"
Dalam orasinya mereka juga mengkritisi undang- undang pendidikan tinggi (UU PT) yang menurut mereka tidak pro mahasiswa karena tidak membeerikan mimbar akademik kepada mahasiswa serta meletakan mahasiswa sebagai komoditas yang bisa "diperas" uangnya. UU PT juga disebut mereka sebagai agenda neolib seperti juga undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum (UU PTUP), UU intelejen dll sampai RUU keamanan nasional (kamnas).
Seperti dikutip oleh chairul insani "aksi ini masih prakondisi sebagai dukungan kami terhadap aksi buruh 3 oktober nanti dan rangkaian aksi prakondisi mahasiswa BSI sejabodetabek dalam menolak komersialisasi pendidikan". Mereka mengaku akan mengadakan aksi yang lebih besar pada tanggal 3 oktober bersama buruh dalam mogok nasional buruh dan juga akan melakukan aksi yang tidak kalah besarnya di kampus BSI sebagai penolakan komersialisasi pendidikan yang terjadi di BSI.

SINGGUNGAN UNTUK HARI TANI

Posted: 17 Oct 2012 12:42 PM PDT


Dinamika konflik pertanahan/agraria, telah mencapai pada hal yang tidak dapat di toleransi dengan sudut pandang apapun, pengunaan kekerasan bersenjata semakin dinampakan sebagai model pendekatan rezim kepada rakyat yang berjuang menuntut hak-haknya. Kontek itu sangat jelas terbaca pada dinamika perjuangan kaum tani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Kekerasan terstruktur oleh aparat negara kerap digunakan untuk meredam Perjuangan Rakyat di beberapa Regional, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Kepulauan Maluku dan Papua. Sedikitnya, 19 orang petani ditembak aparat TNI/Polri, 35 Orang ditahan, dan 25 Orang dianiaya serta 3 orang petani meninggal dunia.

setelah penembakan warga di Dongola tak lama kemudian meletuslah peristiwa di desa Limbang Jaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan seorang anak berumur 12 tahun bernama Angga Bin Darmawan, meregang nyawa akibat terjangan peluru satuan Brimob yang melakukan penyerangan di desa Limbang Jaya. Tidak hanya itu 4 orang lainya di desa yang sama juga  menjadi korban penembakan brimob.

Pemicu konfliknya adalah PTPN VII Cinta Manis selama ini menguasai lahan rakyat hingga mencapai 20.000 hektar, Padahal izin hak guna usaha (HGU) PTPN VII Cinta Manis hanya mencakup 6.500 hektar.  Ini jelas-jelas menyalahi aturan dan melebihi izin yang dimilikinya. Warga di 17 desa yang selama ini menjadi korban perampasan tanah  oleh PTPN VII terus memperjuangkan Hak-haknya. 

 Berbagai upaya perjuangan harus  dilakukan warga Ogan Ilir untuk menyelesaian kasus yang ada. Serangkaian proses audiensi, mediasi hingga aksi massa, dari tingkat lokal hingga nasional telah ditempuh. Namun hasilnya juga tak kunjung berpihak pada  warga desa. Sebelum kejadian itu, pada 2 – 4 Juli 2012, sekitar 600 orang perwakilan petani Ogan Ilir dari 17 desa harus datang ke Jakarta, untuk memperjuangkan Hak-nya dengan melakukan aksi bersama ke beberapa kantor lembaga negara, mulai dari Kantor BPN RI (Badan Pertanahan Negara), Kementrian BUMN, DPR RI dan Mabes Polri.

Namun, upaya perjuangan rakyat hingga ke Jakarta justru tidak mendapat tanggapan dari Negara. Tentu ini sangat membuktikan bahwa sesungguhnya rezim SBY saat ini tidak memiliki kesungguhan politik alam merespon tuntutan rakyat. Justru linstitusi terkait seperti BPN RI, dan Kementerian BUMN, serta DPR-RI  malah cuci tangan untuk persoalan rakyat yang menuntut hak atas tanahnya. 

Institusi kepolisian semakin mempertegas posisinya sebagai pengaman kepentingan modal dan sebagai alat pemukul bagi rakyat yang berjuang. Hadirnya pasukan Brimob dari Mako Brimob RI Kelapa Dua, Brimob Bangka Belitung, Brimob Jambi dan Brimob Polda Sumsel serta BKO TNI yang jumlah totalnya 1813 Personel gabungan tentunya bukan dalam rangka tugas mengamankan Negara, tetapi lebih kental sebagai tukang pukulnya PTPN VII Cinta manis, dan memposisikan rakyat yang berjuang sebagai musuhnya.

Konteks diatas tentu sangat bertolak belakang jika para investor/pemodal yang datang ke republik maka rezim pun menyambut dengan tangan terbuka dan bergegas menyiapkan segudang kepastian hukum dalam berbagai macam bentuk, guna lancarnya modal meskipun jutaan hectar tanah rakyat dirampas dengan segala cara sampai pengunaan aparat dalam operasi bersenjata di daerah konflik agraria. Sehingga darah rakyat, bahkan nyawa rakyat sering menjadi taruhanya untuk iklim inventasi yang kondusif.

Data yang terungkap oleh KPA atas tingginya Konflik lahan/agraria dari awal tahun hingga Juli 2012 mencapai 377.159 hektare dengan 116 kasus Meliputi wilayah konflik di  Sektor perkebunan, pertambangan Kehutanan dan Infrastruktur  masih mendominasi konflik lahan yang mengakibatkan 25.000 rumah tangga petani kehilangan lahan.

Menempatkan sumatera sebagai koridor "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" pada konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan rezim seperti saat ini, rezim SBY-Boediono hamba sahayanya kaum modal, maka akan semakin menempatkan rakyat sebagai korban persembahan bagi kaum modal, perampasan tanah rakyat dengan menggunakan kekerasan akan semakin marak terjadi, keadilan bagi rakyat Limbang Jaya Ogan Ilir serta rakyat yang saat ini berjuang untuk merebut hak tanahnya hanya akan menjadi janji manis politisi busuk pada rezim yang sedang membusuk.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa, sesungguhnya rezim SBY, beserta seluruh perangkatnya lebih memilih pendekatan kekerasan yang primitif yakni cara barbarian bersenjata untuk lumpuhkan kekuatan rakyat dari berbagai segi demi keamanan aliran modal dari korporasi dalam dan luar negeri.  Sebagai sebuah bentuk militerisme dan perselingkuhan modal yang selalu korbankan rakyat. 


.

pernyataan sikap SMI cabang Bekasi Terhadap Kampus BSI

Posted: 18 Oct 2012 03:11 AM PDT



We Are Student Not Consumers
Kampus BSI Telah Gagal Mencerdaskan Mahasiswa

Sudah lebih 1 tahun peraturan wajib menggunakan laptop pada saat mata kuliah praktek di rasakan oleh mahasiswa semester-semester awal. Dan selama itu pula kita melihat bagaimana sulitnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di kampus BSI. Karena selain mahasiswa harus 'memeras" kantong pribadi ataupun kantong orang tua untuk mendapatkan laptop/notebook sebagai syarat perkuliahan, mahasiswa juga telah "ditipu" oleh pihak kampus yang pada awal dilaksanakannya peraturan ini berjanji akan memberikan fasilitas hotspot di tiap ruangan kelas sebagai penunjang belajar mahasiswa.

Sementara belum terealisasinya janji lembaga tersebut, justru lembaga lebih menyulitkan mahasiswa dengan mengeluarkan ujian online. Dimana ujian online telah terbukti tidak efektif dalam menjawab kecerdasan mahasiswanya karena selain sering terjadi error di waktu ujian, her online juga tidak menegasikan peran dan tanggung jawab kampus untuk mengajarkan mahasiswa yang berujian di rumah atau warung internet.

Sarana penunjang belajar pun sangat tidak efektif dalam mencerdaskan peserta didiknya, karena di isi oleh sekitar 60-150 mahasiswa dalam satu kelas. Ditengah padatnya ruangan tersebut, juga sering dijumpai mecin pendingin (AC) yang mati sehingga tidak sama sekali memberikan fokus belajar terhadap mahasiswanya. Dan masih banyak lagi kekurangan sarana serta prasarana penunjang proses belajar mengajar lainnya di kampus BSI

Hal itu membuat kampus terlihat seperti pasar yang dimana "ingin barang bagus maka harga mahal, ingin harga murah maka barang jelek". Dimana logika tersebut sangat tidak bisa di terima di dalam dunia pendidikan yang bukan sama sekali sektor ekonomi manapun. Melainkan, pendidikan adalah sektor public yang harus terbebas dari logika pasar tersebut. Sesuai amanat undang-undang dasar 1945 yang mengisyaratkan pendidikan sebagai hak setiap warga negaranya.

Maka dari itu, kami dari Komite Pimpinan Cabang SERIKAT MAHASISWA INDONESIA Cabang Bekasi menyatakan :

_menolak peraturan wajib laptop di kampus BSI
_menolak ujian her online di kampus BSI
_menolak kuota mahasiswa di kelas yang sekitar 60-150 orang

Dan sebagai solusi untuk mencerdaskan mahasiswa di BSI adalah

_pendidikan yang ilmiah
_pendidikan yang bervisi kerakyatan
_pelibatan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan di kampus
_pendidikan yang demokratis
_mimbar akademik untuk mahasiswa


Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bekasi- one world one struggle, education not for sale

UU PENDIDIKAN TINGGI (UU DIKTI)

Posted: 17 Aug 2012 01:31 PM PDT



UU PT DALAM BINGKAI NEO-LIBERALISME

Berdiskusi tentang relitas sosial saat ini, tidak bisa dilepaskan dengan situasi ekonomi. Globalisasi (neo-liberalisme) yang mengusung mekanisme pasar bebas secara global. Pasar bebas adalah angin kencang yang telah memporak-porandakan banyak tatanan dunia, khususnya tatanan dunia ketiga. Untuk memahami apa itu globalisasi, kita harus memahami poin-poin pokok dari neo-liberal, yaitu:
Mekanisme pasar bebas, di mana batas negara dan kekuasaan pemerintah menjadi menghilang dan melemah, karena masalah perekonomian dan kontrol harga sepenuhnya merupakan kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
Pemotongan subsidi untuk rakyat sehingga sektor-sektor layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan dikuasai oleh swasta dan dijadikan lahan bisnis.
Deregulasi, yaitu pengurangan atau penghapusan peraturan yang memberatkan dan membatasi pengusaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Privatisasi, yaitu penjualan BUMN-BUMN yang melayani kepentingan orang banyak pada pihak swasta, sehingga mengakibatkan pemusatan kekayaan ke tangan segelintir orang.
Berdasarkan poin-poin pokok tersebut, jelaslah bahwa dengan zaman globalisasi atau neo-liberal, kita tengah memasuki kehidupan hutan belantara yang liar dan ganas di mana yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang punya uang yang berkuasa. Karena berlakunya prinsip persaingan bebas.
Institusi pendidikan dari mulai play group sampai Perguruan Tinggi diperdagangkan secara bebas. Yang berlaku adalah logika pasar. Murah sama dengan tidak berkualitas. Mahal sama dengan berkualitas. Kalau tidak punya uang walaupun cerdas jangan harap masuk sekolah yang berkualitas. Karena sekolah yang berkualitas harus mahal. Ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi kita yang menyebutkan bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa, menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kenyataan berbicara bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan asalkan mampu membayar.
Pendidikan menjadi barang mewah di Indonesia. Perguruan tinggi negeri yang dahulu dikenal berkualitas dan terjangkau, kini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berkantong tebal karena adanya perubahan status menjadi BHMN. Dengan dalih otonomi kampus, pemerintah mengubah perguruan tinggi negeri menjadi BHMN. Padahal sesungguhnya ini adalah kebijakan yang tidak bijak yang harus ditaati oleh pemerintah sebagai akibat dari aturan tertulis dalam SAPs (Structural Adjusment Programs) atau LoI (Letter of Intent) dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, WTO dan Bank Dunia. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan peraturan yang menghambat atau mengganggu masuknya modal asing (deregulasi). Sehingga investor banyak yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Investor cukup jeli melihat bahwa bidang pendidikan adalah lahan yang cukup subur untuk ditanami modal dengan dalih sebagai upaya ikut serta dalam usaha "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tak lebih dari perusahaan bisnis dengan produknya mas-mas sarjana yang siap mengabdi untuk kepentingan om-ompemodal.
Berangkat dari pemahaman terhadap realitas sosial tersebut, kita dapat mengatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, seperti; kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah akibat dari kesalahan sistemik, karena sebagian besar masyarakat kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan untuk keluar dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dengan adanya sistem yang bernama neo-liberalisme. Untuk itu mahasiswa, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan yang sejati harus membangun pendidikan berparadigma kritis. Di mana tugas utama pendidikan adalah "proses memanusiakan manusia kembali", yang telah mengalami proses dehumanisasi dikarenakan ketidakadilan sistem sosial ekonomi, politik dan budaya. Agenda utama pendidikan adalah tidak hanya menjawab kebutuhan praktis tetapi juga menjawab kebutuhan strategis untuk memperjuangkan transformasi sosial dalam suatu proses penciptaan sistem yang lebih adil. Dengan paradigma pendidikan kritis kita akan lebih memahami bahwa kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan bukanlah kutukan Tuhan atau hanya karena kemalasan, tetapi adalah karena sistem neo-liberal yang dipaksakan. Sehingga rakyat kecil seperti pak tani dan mas buruh serta mbak-mbak pedagang kecil yang mempunyai modal dan pengetahuan terbatas harus bersaing secara bebas dengan raksasa-raksasa jahat yang haus kekayaan seperti investor asing dan korporasi dagang (Kapitalis).
Dengan situasi ekonomi global yang demikian tentunya kita sebagai negara dunia ke tiga yang selalu ditempatkan sebagai penyokong perkemmbangan ekonomi negara-negara dunia pertama (negara maju). Akan terus menjalankan agenda untuk lelangengkan skema ekonomi global di segala sektor. Tentunya sektor pendidikan juga menjadi ruang bagi eksploitasi pasar. Situasi itulah yang kemudian memaksa negara untuk melakukan privatisasi dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas pasar. Untuk memenuhi tutntutan tersebut atu satunya cara bagi negara adalah dengan melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Maka pendidikan yang dalam amanat UUD 1945 adalah mutlak menjadi tanggung jawab negara kemudian di komersialkan. Maka tidaklah mengherankan situasi sekarang menempatkan pendidikan sebagai barang yang mahal bagi rakkyat. Maka wacana mengratiskan sektor pendidikan dari SD-PT seakan wacana yang mustahil bagi beberapa kelompok yang memiliki kepentinagan ekonomistik dalam sektor prndidikan. Padahal itu bukanlah hal yang mustahil jika kita kembali pada amant UUD 1945. Lalu pertanyaannya adalah, Mengapa begitu penting kita memeperjuangkan hak-hak untuk mengakses pendidikan bagi seluruh rakkyat dari SD-PT..?  mengapa tidak cukup hanya dengan pendidikan gratis SD- SMA ynag sudah gratis saat ini...????? adalah dengan dasar yang kuat mengapa kita menuntut tanggungjawab negara untuk dapat menjamin penyelenggaraan  pendidikan yang garatis dan berkualitas untuk rakyatnya. dalam pembukaan UUD 1945 alininea ke empat dan UUD 1945 pasal 31 sudah sangat terang diamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menyelenggrakan sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam situasi sekarang amanat konstitusi tertinggi negara tersebut seakan dengan sengaja di biaskan. Negara dengan berbagia alasan pembenarnya semakin melepas diri dari tanggung jawabnya dalam menjamin pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Banyak fakta yang yang telah mencuat di muka publik betapa ngototnya negara dalam melapas tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Misalnya kita anlisis UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas negara sekan mebiaskan tanggung jawabnya dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu mitra dalam membantu penyelanggaraan sitem pendidikan nasional. Dengan payung hukum UU no 20 tahun 2003 tersebut negara kemudian merancang UU khusus yang mengatur tentang badan hukum pendidikan yang semangatnya sarat dengan mekanisme pasar dan otonomi dalam penyelanggaraan. namun UU no 9 tahun 2010 itu tidak sempat di terapkan karena mendapat pertentangan dari masyarakat. Atas dasar ketentuan perundan-undangan UU BHP juga di gugat dan dinyatakan batal dilaksanakan. Namun tidak cukup diredam dengan berbagi pertentangan dan perlawanan terhadap regulasi yang melagalkan lepasnya tanggungjawab negara dan menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa. Negara kemudian kembali merancang regulasi baru yaitu UU PT sebagi pengganti UU BHP, dengan alasan kekosongan payung hukum dalam sektor pendidikan tinggi.  Namun kalau kita cermati pembuatan UU PT tidak lain hanya untuk melegalkan mekanisme pasar dan jaminan otonomi bagi perguruan tinggi sekaligus negara melepas kan tanggungjawabnya terhadap sektor ppendidikan yang di serahkan dalam mekanisme pasar. Dalam UU PT sudah sangat jelas bagaimana dalam beberapa pasal mengamanatkan komersialisasi dalam sektor prndidikan misal pada pasal 65, pasal 74 dan pasal 90. Dengan UU PT yang kemudian telah disahkan beberpa minggu yang lalu yaitu tanggal 13 juli 2012 tersebut  sangat mengedepankan mekanisme pasar dan hilangnya tanggung jawab negara terhadap sektor pendidikan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan amanat UUD 1945.
Hal itu sangat  mempertegas posisi negara hanya untuk memenuhi tututan mekanisme pasar gobal (neo-liberalisme). Maka dalam prespektif UU PT sekarang sektor pendidikan hanya ditempatkan sebagai komodiatas pasar untuk melanggengkan akumulasi dan eksploitasi madal bagi negara maju. Ketertundukan negara dengan agenda neo-lebiralisme tersebut tentunya akan mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang Cuma-Cuma dan berkualitas.



Berikut daftar link download draf Undang-undang Pendidikan Tinggi

semoga bermanfaat



draf versi 13 juli 2012

draf versi 4 april 2012

draf versi 21 maret 2012

draf versi 22 februari 2012

MARS SMI

Posted: 19 May 2012 06:07 AM PDT


aksi mayday dan hardiknas 2012

Posted: 03 May 2012 06:26 AM PDT











































sikap politik SMI mayday & hardiknas 2012

Posted: 03 May 2012 06:35 AM PDT


AKSISERENTAK SERIKAT MAHASISWA INDONESIA
Bengkulu, Medan, Pringsewu, Lampung, Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Bima, Dompu, Makasar, Luwuk, Maluku Utara

DIBAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO DAN ELIT POLITIK BORJUASI
GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat seiring masifnya praktek liberalisasi yang dilakukan oleh rezim SBY-Boediono. Karena dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang, sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak ubahnya dengan robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal. Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang menindas.
Dalam beberapa dekade ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal dan semakin menyengsarakan rakyat. Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim terkait sumber-sumber kekayaan alam negeri mulai dari  Hutan, Perkebunan, Pertambangan minyak gas dan Mineral, Batu bara, Pangan, Energi, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.
Kegagalan rezim SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat tidak terlepas dari kiblat sistem kapitalisme sebagai mazhab pandangan hidup dan politiknya. Sistem kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Boediono dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Sistem kapitalisme dengan segala nilai dan prakteknya hanya memberikan keleluasaan bagi klas borjuasi untuk mengeksploitasi rakyat. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan, kemiskinan dan penderitaan.
Selama rezim borjuasi berkuasa, rakyat selalu menjadi korban keganasan sistem kapitalisme lewat rezim SBY-Boediono. Rezim SBY-Boediono selalu memprioritaskan kepentingan klas pemodal dari pada kepentingan rakyat. Inilah bentuk "Sesat Pikir" rezim borjuasi!. Artinya, krisis kapitalisme yang masih terjadi sampai sekarang ini, telah menunjukkan kerapuhan dan usang serta telah gagal sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat.
Rakyat telah marah terhadap tipu daya kelas borjuasi, kemudian rakyat mulai berkonsolidasi dan memilih jalan yang bersebrangan dengan pemerintah dan elit-elit politik borjuasi. Pengalaman kemarahan rakyat yang meluas dapat ditunjukan dari pelbagai aksi-aksi massa mengenai politik upah murah, penolakan perampasan tanah rakyat, penolakan terhadap eksploitasi tambang yang memiskinkan rakyat, penolakan RUU Pendidikan tinggi sebagai ligitimasi kapitalisasi pendidikan, penolakan kenaikan BBM dan lain sebagainya yang menjadi agenda liberalisasi.
Rezim borjuasi dan elit politik borjuasi telah menunjukan watak aslinya yang tidak mengabdi terhadap kepentingan rakyat. Kinerja partai politik yang ada, baik sebagai partai berkuasa dan koalisinya maupun sebagai partai oposisi hanyalah racun dalam diri rakyat. Rakyat di"sihir" untuk mendukung partai untuk menduduki kursi kekuasaan (pusat maupun daerah) akan tetapi tidak ada kontribusinya bagi kepentingan rakyat, rakyat tetap tertindas, dieksploitasi dan semakin dimiskinkan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan SBY-BOEDIONO dan ELIT POLITIK BORJUASI bukan jalan kesejahteraan bagi rakyat yang diutamakan, akan tetapi jalan lapang bagi penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia.
Jelas pemerintahan hari ini bukanlah pemerintahan yang mengabdi pada rakyat. Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan borjuasi-kapitalis. Maka hanya dengan membangun kekuatan rakyat anti Kapitalisme yang akan mampu menghancurkannya. Karena hanya pemerintahan rakyat yang mampu menjalankan tuntutan rakyat, seperti:
1.       Wujudkan Pendidikan Gratis, Tolak RUU Pendidikan Tinggi
Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di akses oleh rakyat. Rakyat membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan nasional harus gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
2.       Hapus Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja
Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.Kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang kokoh.
3.       Lawan Politik Upah Murah
Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya.
4.       Tolak Kenaikan Harga BBM
Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi.  Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin sengsara.
5.       Lawan Perampasan Tanah Rakyat oleh Korporasi
Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.
6.       Pencabutan segala Produk Undang-undang anti-Demokrasi
Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi. Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.
Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:
1.       Program Reforma Agraria Sejati
2.       Program Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
3.       Program Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat
4.       Program Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan
Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyerukan PERSATUAN GERAKAN RAKYAT dalam melawan sistem kapitalisme dan rezim borjuasi SBY-Boediono yang tidak berpihak kepada rakyat.MAY DAY dan HARDIKNAS tahun 2012 mari kita jadikan sebagai tonggak persatuan gerakan rakyat yang hendak menghancurkan kekuasaan kelas borjuasi.
Jakarta, 22 April 2012
Ttd

KPP-SMI
(KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

BURUH TUNTUT PERDA OUTSOURCING

Posted: 20 Apr 2012 06:45 AM PDT


Ratusan buruh yang tergabung dalam sekretariat bersama (sekber) buruh mendatangi kantor DPRD Kab.Bekasi. dalam orasinya mereka menuntut agar di buatkan perda tentang outsourcing karena MK telah memutuskan bahwa hak pekerja kontrak dan non kontrak itu sama namun dalam undang-undang tidak ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar.
Aksi yang berlangsung pada Tanggal 19-04-2012 itu berlangsung dengan damai. Massa di terima masuk ke dalam gedung DPRD Kab.Bekasi oleh sekretaris komisi IV DPRD dan sempat mendapatkan kepastian dari pemerintah untuk menindak lanjuti pengusaha yang melakukan pelanggaran tersebut serta mengundang pimpinan serikat yang tergabung dalam sekber buruh untuk membicarakan perda yang mengatur tentang outsourcing.
Dalam aksi-aksi yang dilaksanakan oleh sekber buruh bukan hanya membawa satu tuntutan. Mareka juga menolak dengan keras politik upah murah, menolak rencana pemerintah menaukan BBM, serta menuntut pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi. "ini adalah prakondisi menuju mayday dan hardiknas, dan dalam momen tersebut kami akan turun ke jalan dengan lebih banyak massa unutuk menuntut kesejahteraan rakyat" ucap koordinator aksi ODI.

SMI MENOLAK KENAIKAN BBM DI JABODETABEK

Posted: 15 Apr 2012 08:59 AM PDT


aksi KPR (SMI, KPOP, FPBJ, SPKAJ, PPI)


Aksi penolakan kenaikan BBM terus berlanjut hampir di semua kota di Indonesia. Medan, Surabaya, Bandung, Jogjakarta, Makasar hingga di Jakartaterus menggelorakan penolakan kenaikan BBM. Aksi massa yang memiliki tuntutan yang sama memang sedikit terlihat aneh karena masih ada golongan-golongan yang berbeda. Sebut saja golongan yang di gerakan elit politik dan golongan yang digerakan murni oleh kaum buruh, pemuda, petani, serta mahasiswa.
SERIKAT MAHASISWA INDONESIA (SMI) yang lebih memilih tidak bersama dengan elit politik sudah hampir satu bulan ini menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM di seluruh cabangnya di Indonesia.
Dan untuk wilayah jabodetabek, SMI telah sempat membuka posko penolakan kenaikan BBM di kampus BSI Bekasi, Gunadarma Bekasi, dan Gunadarma Depok. SMI juga terlibat dalam beberapa aksi seperti aksi di kawasan industri daerah Cikarang bersama SEKBER BURUH, aksi di depan istana Negara bersama FPBJ, KPOP, PPI, SMI, SPKAJ (atas nama KPR),aksi SMI Cabang Bekasi di perempatan unisma bekasi sampai aksi di depan gedung DPR yang juga tergabung dalam SEKBER BURUH dan sempat mendapatkan repressifitas dari aparat dengan gas air mata, petasan yang berisi cairan kimia berbahaya serta water canon.
Menurut Ketua KOMITE PIMPINAN PUSAT SMI (KPP SMI) Azmir Zaharra dalam orasi politiknya di depan gedung DPR " siapa pun dia, semua elit politik hari ini adalah busuk maka massarakyat harus juga menggulingkan semua elit politik borjuasi di negri ini dari tingkat terendah hingga tingkat terbawah". Azmir juga menilai bahwa "sistem kapitalisme sudah usang di negri ini, dan kebijakan menaikan BBM adalah kebijakan kapitalisme"
lihat juga foto-foto aksi SMI di SINI

HUMOR ANAK NONGKRONG PART II

Posted: 09 Mar 2012 07:16 AM PST


Hi apa kabar…
kali ini aku kembali membuat tulisan tentang humor-humor anak nongkrong.
Tapi karena ini humor dari mahasiswa pasti ini adalah humor yang intelektual…
Walaupun saya akui mahasiswa Indonesia itu tidak intelek..
Kenapa saya bilang seperti itu karena mahasiswa atau pelajar secara umum di Indonesia mau saja mengikuti program pertukaran pelajar dengan India atau cina…
jadi mahasiswa yang udah lulus di kirim ke India dan India mengirim karpet ke Indonesia
Mahasiswa yang udah lulus di kirim ke cina dan cina mengirim handphone ke Indonesia…
(loh ko mau di tukar dengan barang)
Lalu bagaimana jika ke Malaysia???
Malaysia pasti menukar dengan surat untuk presiden…
"pak presiden ni orang mau di bunuh langsung atau di siksa dulu"

Bicara intelektualitas ini pasti ada hubungannya dengan lembaga pendidikan…
Dan kenapa orang Indonesia tidak intelek itu jelas…
Mahasiswa : "asik hari ini mata kuliah favorit saya, saya mau belajar dengan serius…mumpung 4 SKS"
Tiba-tiba dosen datang…
Dosen " apa kabar semua???? Coba satu orang maju kedepan ini ada soal 3 lembar dari bapak dan harus di foto copy harganya seribu rupiah jawabannya kirim via email ya"
Bayangkan betapa gila dosen tersebut….
orang datang ke kampus mau belajar malah dia malah jualan…
foto copy 3 lembar seribu rupiah…
Mau naik haji????
Naik haji juga masih kurang…
Untung ketika dosen menanyakan kabar mahasiswa belum menjawab
Karena mahasiswa pasti menjawab
"pusing pak banyak tugas, belum bayar kosan, belum makan, kiriman dari kampong belum sampai"
Dan lebih parahnya lagi jawabannya di kirim via email…
trus buat apa di foto copy????
Kirim aja soal via email juga…
Toh orang Indonesia sekarang anak kecil saja sudah mengenal internet…
Walaupun internet di Indonesia sudah di nodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab…
Bayangkan betapa mudahnya mengakses video porno di internet !!!!!
Tapi kenapa menkominfo (mentri komunikasi dan informasi) tidak bisa mengatasi hal itu????
Tidak bisa mengatasi atau tidak berani mengatasi ya????
Padahal dari partai islam dia…
Paling hanya himbauan saja melalui media…
anak kecil zaman sekarang kalau nonton tv atau internet kalau itu berbau politik pasti langsung di matiin…
Atau jangan-jangan ada hal lain…
Misal dalam rapat…
Menkominfo " pak SBY,,hari ini sudah marak video porno di internet apa harus saya berantas"
SBY " betul itu tapi kita tidak boleh gegabah"
Pengusaha penyedia video porno internet " jika video saya di larang beredar maka saya akan berhenti berusaha di Indonesia"
SBY " tuh kan,,, kalau dia keluar dari Indonesia maka berkurang devisa Negara"
Menkominfo " oh iya ya…yaudah saya pura pura gatau aja tentang video porno di internet"

SIKAP POLITIK SMI TERKAIT KENAIKAN BBM

Posted: 08 Mar 2012 04:05 AM PST



"TOLAK KENAIKAN HARGA BBM DAN TDL"
DI BAWAH SISTEM KAPITALISME, REZIM SBY-BOEDIONO
DAN ELIT-ELIT POLITIK BORJUASI
TELAH GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Rencana pemerintah SBY-Boediono untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada bulan april 2012, merupakan tindakan nyata bentuk pelepasan tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Ditengah-tengah kondisi mayoritas rakyat Indonesia yang hidup serba kekurangan, data BPS tahun 2010 terdapat sekitar 31,02 juta jiwa penduduk Indonesia yang pendapatan perharinya hanya Rp 7.000,-  atau setara dengan Rp 212.000,- per bulan, sementara data pemerintah yang lain menyebutkan di tahun 2010 jumlah penduduk yang mendapatkan jatah beras miskin yaitu 17,5 juta keluarga. Maka bila diasumsikan satu keluarga beranggotakan empat orang, ada sekitar 70 juta jiwa penduduk di Indonesia yang masih bergantung hidup pada subsidi Negara di sektor pangan.

Menaikkan harga BBM dan TDL sama artinya dengan mencabut anggaran subsidi rakyat pada konsumsi energy, tentu saja hal tersebut akan semakin menambahkan beban hidup rakyat. Pengalaman rakyat Indonesia di tahun 2008 bisa menjadi contoh bagaimana efek kenaikan harga BBM dan TDL secara domino mendorong juga kenaikan harga pangan, biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya perumahan, dan konsumsi. Tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi daya beli rakyat Indonesia terutama pada konsumsi kebutuhan rumah tangga. Dan pada tahun 2012 ini penderitaan rakyat tersebut bukan semakin berkurang malah akan semakin bertambah parah jika harga BBM dan TDL akan dinaikkan sekaligus. Dengan dalih penghematan anggaran belanja Negara lewat pemangkasan subsidi BBM dan TDL sejatinya pemerintahan borjuasi SBY-Boediono telah mengorbankan hak rakyatnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Penderitaan rakyat akan semakin diperparah dengan lepasnya tanggung jawab Negara dalam bentuk subsidi di berbagai sektor. Dalam bidang transportasi yang menjadi peran utama dalam distribusi segala kebutuhan pokok masyarakat hari ini secara otomatis akan menaikkan biaya distribusinya. Kebutuhan pokok masyarakat yang sampai hari lebih banyak dikonsumsi masyarakat kalangan menengah ke bawah masih menggunakan alat transportasi umum utama dalam pendistribusiannya. Karena secara mendasar juga kenaikan ini terlebih dahulu mempengaruhi kebutuhan di bidang pertanian dan pangan lainnya. Maka dengan naiknya biaya distribusi tersebut juga akan menaikkan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat saat ini dan biaya hidup masyarakat akan jauh melambung tinggi.
Terkait rencana kenaikan harga BBM pada bulan April nanti sekali lagi elit-elit politik borjuasi terus saja membuat alasan-alasan pembenar bagi keputusan rezim pemerintah SBY-Boediono. Menteri Kesejahteraan Rakyat Hatta Rajassa mengatakan bahwa "kenaikan harga BBM tidak akan menyebabkan daya beli masyarakat turun karena ditopang oleh naiknya upah Buruh tahun 2012". Namun pada kenyataannya berdasarkan perhitungan yang di tetapkan pada Permen No. 17 Tahun 2005 tentang perhitungan Komponen Kebutuhan Hidup Layak, besaran upah  buruh pada tahun 2012 ini merupakan penyesuaian atas harga-harga kebutuhan hidup layak berdasarkan pada survey dewan pengupahan di bulan oktober tahun 2011 yang di dalamnya tentu saja tidak menghitung efek dari naiknya harga BBM terhadap kenaikan harga komponen-komponen kebutuhan hidup layak, artinya naiknya Upah buruh di tahun 2012 dapat terjadi adalah akibat penyesuaian kenaikan harga-harga barang di bulan oktober tahun 2011. Argumentasi menteri kesejahteraan rakyat tersebut seolah-olah melupakan fakta bahwa dengan naiknya harga BBM dan TDL maka salah satu sektor ekonomi yang akan terkena imbas secara langsung adalah sektor industri dan usaha-usaha kecil rakyat, dan melupakan bahwa ancaman PHK masal terhadap buruh akan semakin massif terjadi akibat perusahaan tempat dimana buruh bekerja dipaksa melakukan efisiensi biaya produksi akibat kenaikan Harga Barang. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Hatta Rajasa dan semua elit borjuasi terkait keharusan naiknya Harga BBM hanyalah omong kosong saja.
Naiknya harga BBM dan TDL akan semakin menambah deretan panjang persoalan kemiskinan di Indonesia dan akan semakin akut serta tak terselesaikan jika kemudian berimbas pada kenaikan biaya pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga rakyat Indonesia dapat mengentaskan diri dari kemiskinan, namun kenyataannya pendidikan di Indonesia saat ini sudah sangat mahal. Jangankan untuk memanusiakan manusia, lembaga pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi di Indonesia telah berubah orientasi menjadi perusahaan yang hanya bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari peserta didik. Tidak sulit untuk membuktikannya, berbagai kebijakan di dunia pendidikan hanya bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Negara terhadap pendidikan rakyat. Sebut saja UU SISDIKNAS, RUU Perguruan Tinggi, yang memuat kepentingan kaum modal untuk menghisap darah dan keringat rakyat. Praktek kapitalisasi pendidikan akan bermuara pada semakin mahalnya biaya pendidikan, tentu saja dengan kualitas seadanya. Di sisi lain, dunia pendidikan saat ini juga bertujuan untuk mencetak robot-robot industri (tenaga kerja murah). Merebaknya sekolah-sekolah berstandar internasional (RSBI/SBI) serta sekolah-sekolah kejuruan yang berada di sekitar koridor ekonomi, tidak lain hanya untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah. Bayangkan saja, bagaimana anak-anak kaum buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi jika sampai hari ini rezim SBY-Boediono masih menerapkan politik upah murah, perampasan tanah terhadap petani, kenaikan harga BBM yang tidak mampu dijangkau oleh nelayan dan penggusuran terhadap kaum miskin kota. Sampai kapan rakyat harus menjadi budak di negeri sendiri??!!
Kondisi demikian semakin memperjelas posisi rezim SBY-Boediono dan elit-elit politik borjuasi yang tidak pernah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Maka tidak ada jalan lain bagi kita, hanya dengan Membangun Persatuan Gerakan Rakyat serta menyadari keadaan bahwa kemiskinan, penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia adalah akibat dari keberpihakan Rezim SBY – Boediono dan Elit politik borjuasi untuk menjadi pelayan kaum modal.
Maka berdasarkan kondisi di atas, kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap tegas: Tolak Kenaikan Harga BBM. Di Bawah Sistem kapitalisme, Rezim SBY-Boediono Dan Elit Politik Borjuasi Telah Gagal Mensejahterakan Rakyat!!!

Dengan menuntut pada Negara:
·         Tolak rencana kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Dasar Listrik)
·         Hentikan eksploitasi tambang yang merampas tanah rakyat.
·         Lawan Kapitalisasi Pendidikan

Jalan keluar bagi kita semua:
·         Nasionalisasi Aset-Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat
·         Bangun industrialisasi Nasional yang Kuat dan Mandiri
·         Laksanakan Reforma Agraria Sejati
Wujudkan Pendidikan Gratis (TK-PT), Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan

KENYATAAN DI BEKASI

Posted: 06 Mar 2012 05:32 AM PST


Dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah bekasi, industri pengolahan merupakan yang paling banyak, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sedikit, lahan pertanian juga ikut menyumbang terhadap APBD Kota Bekasi. Para petani terutama tersebar di bagian utara Kota Bekasi,. Kegiatan perekonomian di Kota bekasi  cukup menggeliat, hal ini terlihat dari banyaknya mal, pertokoan, bank, serta restoran yang berdiri disini. Kota Bekasi juga menjadi pilihan bagi warga Jabotabek yang hendak berwisata belanja, karena disini terdapat Mal Metropolitan, Mega Bekasi Hypermal, Bekasi Square, Plaza Pondok Gede, Grand Mal, Bekasi Cyber Park, dan Bekasi Trade Centre. Pusat belanja hypermarket seperti Carrefour, Giant, Makro, dan Hypermart juga hadir di kota ini.Perumahan mewah dengan fasilitas kota mandiri juga banyak berkembang disini, seperti Kemang Pratama dan Harapan Indah. Pengembang Summarecon Agung juga berencana membangun kota mandiri Summarecon bekasi  seluas 300 ha di Bekasi Utara.
Kota Bekasi juga merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban.
Namun,,,

sektor pertanian berkorelasi langsung dengan angka kemiskinan. Hal ini berdasarkan data bahwa sekitar 55% yang hidup di bawah garis kemiskinan hidup dari pertanian. Wawan, misalnya, warga Kampung Tanjung Air, Desa Pantai Hurip, Kec. Babelan, Kab. Bekasi. Profesinya sebagai nelayan sungai. Dengan anak dua, yang besar sudah di sekolah menengah pertama, sehari-hari ia hanya mendapatkan tidak lebih dari Rp. 50 ribu per hari. Para kuli tandur di Kec. Babelan dan Cabang Bungin, per hari gajinya hanya Rp. 25 ribu/hari.
Sektor perburuhan juga menyumbang cukup besar terhadap kemiskinan masyarakat bekasi. Sehingga awal januari lalu terjadi aksi besar-besaran dengan menutup kawasan industri di bekasi akibat mereka merasa upah yang di dapat tidak layak.
Dan,,
Dunia kampus di bekasi pun cukup unik karena dari sekitar 30 lebih kampus yang ada di bekasi, hamper seluruhnya adalah sekolah tinggi atau akademi yang mengajarkan pendidikan manajemen, ekonomi, dan bahasa. Serta tidak lebih dari 3 kampus saja yang memiliki mata kuliah sosial.
Seperti di kutip oleh pimpinan cabang SMI Cabang Bekasi
" para peserta didik di bekasi tidak akan jauh kemana-mana. kuliahnya manajemen atau komunikasi lulusnya pergi ke kota industri di bekasi juga. Padahal bukan ga mungkin orang bekasi itu punya minat di bidang sosial, keguruan atau pertanian misal, Cuma karena ga ada wadahnya ya udah, pilihan mereka ya yang ada aja".

HUMOR ANAK NONGKRONG

Posted: 14 Apr 2012 11:44 PM PDT


Haiii apa kabar????
mari kita mulai tulisan ini dengan kalimat "PARAH"
Ya kenapa parah karena saya dilarang oleh orang tua saya untuk tampil di tv
mama : "mau kemana kamu???"
Saya  : "mau tampil di tv ma…biar ngetren dikit"
Mama : "ga boleh pokoknya kamu ga boleh"
Saya  : "kenapa?"
Mama : "soalnya di tv itu pada pake baju seksi ntar kamu ikut-ikutan lagi…kan kamu lelaki"
#^$&^(*&)(*_)
Tapi saya pikir ucapan mama itu benar juga…
Karena saya melihat di tv itu walaupun itu film horror sekalipun pasti pemeran wanitanya menggunakan pakaian seksi.
Apa ga takut di gigit nyamuk ya kalo adegan melem-malem trus di hutan…
Sampai sampai saya pernah melihat seorang bapak (bukan bapak saya ya) yang sedang sakit…
itu kerjaannya hanya berbaring dengan selimut sambil memegang remote tv dan menonton tv…
saya bertanya kenapa harus pakai selimut padahal iklim Indonesia kan panas…
Ternyata selimut adalah kamuflase saja…
jadi, akibat di tv itu mau acara apapun pasti pemeran wanitanya berpakaian seksi maka seorang bapak itu memerlukan selimut untuk menutupi bagian bawahnya yg secara otomatis naik….!#!#!%@$%Tapi saya heran kenapa tv di indonesia tidak memegang rekor dunia…
karena yang saya ketahui…
hanya siaran musik di tv Indonesia yang dalam seharinya bisa membayar orang yang Cuma joget-joget di atas panggung sambil pake microphone tapi bukan nyanyi melainkan mulutnya cuap-cuap ga jelas…
yg nyanyi kan kaset…
Nah dari fakta-fakta tersebutlah saya bias menyimpulkan bahwa jika ingin menjadi pemimpin di Indonesia maka haruslah bokep dan alay…
bayangkan seorang susilao bambang yudhoyono berdiri diatas panggung dengan pidato politiknya namun dengan gaya alay-alay di tv (sambil joget-joget trus tangannya bergoyang…kucek jemur kucek jemur kucek jemur) pasti akan banyak fans SBY di acara tv…
tangga lagu mtv nomer 1 SBY
Request terbanyak di radio SBY
Dan pastinya job manggung juga akan lebih banyak…
Yang artinya tidak perlu korupsi untuk mencari penghasilan lebih….
Namun bicara pemimpin Negara itu tidak terlepas dari proses pemilu…
Dan pemilu di Indonesia 2009 lalu adalah pemilu yang tidak menyakiti dan meniru tingkah laku orang-orang di pos ronda…
Tidak menyakitinya karena pemilu 2009 sudah tidak lagi menggunakan metode coblos melainkan contreng…
bayangkan jiga megawati bicara…
"saya megawati yang pro rakyat dan wong cilik. Jadi coblos saya"
Dan rakyat merespon dengan mencoblosnya…
apa yang akan di rasakan taufik kiemas melihat istrinya dicoblos banyak lelaki…
(taufik kiemas : yahh… ga kebagian dah gw ntar malem…udah banyak bgr yg nyoblosnya)
Lalu meniru tingkah laku orang-orang di pos ronda nya adalah prilaku orang-orang di pos ronda itu main kartu dan yang kalah mukanya di contreng-contreng…
Jadi sebenarnya orang yang maju menjadi kandidat pimpinan lalu mendapatkan contreng paling banyak adalah seorang "LOSSER"
Jadi kita telah dipimpin oleh LOSSER…
PPPPPPPPAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH

POSKO PENOLAKAN KENAIKAN BBM

Posted: 13 Apr 2012 07:55 AM PDT








KENAIKAN BBM

Posted: 06 Mar 2012 03:15 AM PST


Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan pada awal Maret nanti ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu sehubungan dengan penerapan kenaikan harga sesuai rencana pemerintah untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi mulai 1 April sesuai amanat APBN. Rumusan APBN Perubahan juga sudah sangat matang karena telah disiapkan oleh pemerintah sejak November 2011. apabila pemerintah menaikkan harga sebesar Rp 1.000 per liter akan terdapat penghematan Rp 38 triliun. Sementara jika dinaikkan sebesar Rp 1.500 per liter penghematannya adalah sebanyak Rp 54 triliun. Dan penghematan tersebut menurut pemerintah adalah untuk membangun infrastruktur transportasi atau gas supaya konsumsi bahan bakar subsidi di tahun-tahun mendatang bisa ditekan dan hilang secara perlahan.
Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengemukakan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) hingga 10 persen per 1 April mendatang. Menurut Menkeu rencana kenaikan TDL ini akan baik bagi APBN sebab jika tidak dinaikkan maka subsidi di APBN akan bertambah besar..
Sementara di lain pihak. Kenaikan BBM dan TDL akan berdampak pada kenaikan harga Berikutnya seperti, Harga kebutuhan pokok diperkirakan naik 25%, sewa rumah dan kamar kost naik sekitar 30%,harga buku naik 20%, biaya pendidikan naik berkisar 40%, dll. dan kenaikan tersebut akan di tanggung oleh rakyat yang hingga hari ini masih dibawah angka kemiskinan.
Di jakatra saja, pada tahun 2011 ini angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 3,75 persen atau menjadi 363.000 orang dari jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 312.000 orang. Meningkatnya angka kemiskinan ini juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka kriminalitas di Ibu Kota.
Namun sepertinya pemerintah optimis untuk menaikan BBM. Menurut SBY (presiden RI) sepanjang kepemimpinannya pemerintah tiga kali menaikkan harga BBM dan tiga kali menurunkan harga. SBY optimistis jika pelaksaan kebijakan BBM ini ditangani dengan tepat dan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan solusi yang terbaik. Walaupun, Sejak jatuhnya pemerintahan Soekarno dan masuknya pengaruh kapitalis liberal di era tahun 1967,  Pemerintah (Presiden) telah menaikkan harga BBM sebanyak 28 kali dalam kurun waktu 41 tahun. Rata-rata setiap 1.5 tahun (18 bulan), pemerintah menaikkan harga BBM. Selama kurang setengah abad, pemerintah telah menaikkan harga BBM rata-rata 10.000 kaliatau 1 juta % lebih mahal dari tahun 1965.
Naik turunnya BBM di anggap permainan politis pemerintah. Karena memperlihatkan para Presiden RI (setelah tahun 1965) yang "gemar" menaikkan harga minyak. Kebijakan mereka lebih dikarenakan oleh seruan IMF dan disinyalir terdapat "agen-agen IMF" di setiap pemerintahan. Liberalisasi semua sektor kehidupan ekonomi yang didengungkan IMF, secara bertahap dikerjakan oleh para pemimpin negeri ini. Dari privatisasi BUMN strategis, kebijakan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden yang pro liberalis-kapitalis, hingga menistakan rakyat kecil dengan menjual bahan bakar untuk kebutuhan hidup dengan harga yang sulit dijangkau. Kondisi ini sungguh ironis dibanding dengan likuiditas ratusan triliun kepada perusahaan perbankan dan para penunggak pajak atau royalti hingga pencurian kekayaan emas di Freeport. Menjelang pemilu 2009 lalu juga pemerintah pernah menaikan BBM dan menurunkan kembali pada dekat-dekat menjelang pemilu yang hal tersebut mau tidak mau harus diakui sebagai salah satu penyebab naiknya pamor SBY dimata rakyat sehingga terpilihnya SBY menjadi presiden.